Breaking News:

Kasus Korupsi di Maluku

Penyidik Janji Tetapkan Tersangka Kasus Korupsi Seragam Linmas Dalam Waktu Dekat

Kajari Buru, Muhtadi menyatakan penyidik segera menetapkan tersangka kasus korupsi pengadaan pakaian Linmas Satpol PP Kabupaten Buru Selatan.

TribunAmbon.com/ Andi Papalia
Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Buru, Muhtadi 

Laporan Kontributor TribunAmbon.com, Andi Papalia

NAMLEA, TRIBUNAMBON.COM – Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Buru, Muhtadi menyatakan penyidik segera menetapkan tersangka kasus korupsi pengadaan pakaian Linmas Satpol PP Kabupaten Buru Selatan.

Dia optimis penetapan tersangka kasus dilakukan Juni ini.

"Kita nyatakan di bulan Juni, supaya berkas perkara ini bisa utuh, kemudian perhitungan kerugian keuangan negara bisa berjalan, sehingga, ketika si A menyandang status sebagai tersangka tidak berlama-lama," ujar Muhtadi kepada TribunAmbon.com, Senin (31/5/2021).

Baca juga: Ada Titik Terang, Jaksa Terus Periksa Saksi Dugaan Korupsi ADD Dan DD Siri Sori

Hingga kini kejaksaan sudah melakukan pemeriksaan sejumlah sakti termasuk Kasatpol PP Buru Selatan dan saksi kunci di Bandung, tempat pembelian pakaian serta atribut Linmas.

Dia menjelaskan, pihaknya juga telah menghitung dugaan kerugian keuangnya di Tahun 2015, 2017, 2018 dan 2019.

"Untuk Kasus Pol PP ini sudah bisa kita temukan dugaan kerugian keuangnya di Tahun 2015, 2017, 2018 dan 2019, jadi dari perhitungan penyidik jumlah kerugian keuangannya dikisaran Rp 300 juta, bahkan bisa lebih dari itu," jelasnya.

Sebelumnya diberitakan, Kejaksaan telah mengantongi calon tersangka dalam kasus korupsi penyimpangan pengadaan pakaian Linmas Tahun Anggaran 2015-2019.

"Kami telah memeriksa tujuh saksi dan mengantongi satu calon tersangka," kata Muhtadi saat diwawancarai di ruang kerjanya, Kamis (8/4/2021)

Dugaan tindak pidana korupsi baju Linmas Satpol PP ini, ditaksir merugikan negara sebesar Rp 400 juta.

Pakaian dinas yang pengadaannya dibiayai dengan APBD Kabupaten Bursel, seharusnya dibagikan secara gratis kepada puluhan anggota Satpol PP sejak tahun 2015-2019. Namun, dalam prakteknya, malah dijual lagi ke anggota Satpol PP. (*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved