Breaking News:

Korupsi Pakaian Linmas

Modus Korupsi Baju Linmas Satpol PP Bursel, Mark Up Harga Baju Dari Rp 70 Juta Jadi Rp 200 Juta

Kejaksaan Negeri (Kejari) Buru terus mengusut kasus korupsi pengadaan pakaian Linmas Satpol PP Buru Selatan, Tahun Anggaran 2015-2019.

Andi Papalia
Kepala Kejaksaan Negeri Buru, Muhtadi, saat ditemui TribunAmbon.com di ruang kerjanya, Senin (15/3/2021). 

Laporan Kontributor TribunAmbon.com, Andi Papalia

NAMLEA, TRIBUNAMBON.COM - Kejaksaan Negeri (Kejari) Buru terus mengusut kasus korupsi pengadaan pakaian Linmas Satpol PP Buru Selatan, Tahun Anggaran 2015-2019.

Kajari Buru, Muhtadi mengatakan modus dugaan korupsi dilakukan dengan cara menaikkan harga baju hingga 50 persen.

Hal tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap saksi kunci berinisial HN di kantor Kejaksaan Negeri Bandung, Kamis (27/5/2021) kemarin.

"Saya telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi kunci perkara baju Linmas Satpol PP Buru Selatan, di Kejaksaan Negeri Bandung," ujar Muhtadi kepada TribunAmbon.com, saat dihubungi melalui panggilan telepon, Jumat (28/5/2021) malam.

Baca juga: Kapal Penumpang Rute Ternate Tujuan Sanana Terbakar di Perairan Pulau Limafatola

Baca juga: Perbaikan Traffic Light di Dua Jalan Kota Namlea Habiskan Kurang Lebih Rp 70 Juta

Lanjutnya, saksi membenarkan pembelian tersebut dengan banyak pesananan kurang lebih 260 potong untuk pakaian dinas senilai Rp 70 juta dan atribut pendukung juga dengan nilai yang sama, yakni sekitar 70 juta.

Namun, nilai pembelian pakaian linmas yang dianggarkan Kasatpol PP hampir Rp. 200 juta, sementara antribut pendukung senilai kurang lebih Rp 197 juta.

Sehingga hampir mencapai angka Rp 400 juta rupiah.

"Selain itu ada atribut berupa kopel, topi dan sepatu, yang jumlah pembelian itu dengan ongkos kirimnya dari Bandung ke Buru, sekitar Rp 70 juta, dan kita lihat saja kalau dari hampir Rp 400 juta, kemudian pembelian pakaiannya dan atribut sekitar Rp 70 juta berarti ada markup di situ," jelas Muhtadi

Dia pun memastikan ada tindakan penggelembungan anggaran, karena harga beli dengan harga notanya tidak sesuai.

Dugaan tindak pidana korupsi baju Linmas Satpol PP ini, ditaksir merugikan negara sebesar Rp 400 juta.

Pakaian dinas yang pengadaannya dibiayai dengan APBD Kabupaten Bursel, seharusnya dibagikan secara gratis kepada puluhan anggota Satpol PP sejak tahun 2015-2019. Namun, dalam prakteknya, malah dijual lagi ke anggota Satpol PP. (*)

(*)

Sumber: Tribun Ambon
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved