Tjahjo Kumolo Akui Sering Kehilangan PNS Mumpuni karena Terpapar Radikalisme, Fadli Zon Bereaksi

Tjahjo Kumolo mengaku kerap kehilangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) karena terpapar radikalisme dan terorisme, Fadli Zon memberikan tanggapannya.

Editor: Fitriana Andriyani
Kolase KemenpanRB/Tribunnews
Tjahjo Kumolo (kiri) dan Fadli Zon (kanan) - Tjahjo Kumolo mengaku kerap kehilangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) karena terpapar radikalisme dan terorisme, Fadli Zon memberikan tanggapannya. 

TRIBUNAMBON.COM - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Briokrasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo mengaku kerap kehilangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) karena terpapar radikalisme dan terorisme.

Pengakuan tersebut memicu reaksi dari politisi Partai Gerindra, Fadli Zon.

Melalui cuitannya, @FadliZon, ia meminta pemerintah untuk segera mengevaluasi terkait kejadian itu.

"Harus dievaluasi, jangan-jangan yang nilai radikalisme tak mengerti radikalisme itu apa," tulisnya, Senin (19/4/2021).

Menurutnya, radikalisme menimbulkan prasangka dan fitnah terus menerus di tengah masyarakat.

Baca juga: Pemuka Agama Dilibatkan Cegah Paham Radikal Sasar Milenial

Baca juga: Mahfud MD: Radikal Itu Bagus, Indonesia Lahir karena Bung Karno Radikal, tapi . . . .

Fadli menduga, kejadian ini yang membuat rangking demokrasi Indonesia menurun.

"Wacana radikalisme bisa membuat prasangka and fitnah tak henti, dijadikan alat bungkam kritik atau refleksi fobia Islam."

"Ini yang bikin demokrasi RI jeblok ke rangking 102," lanjut anggota DPR RI itu.

Diketahui, Menpan-RB Tjahjo Kumolo mengungkap banyak kehilangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mumpuni, karena terkena pemahaman radikalisme dan terorisme.

Ia mengaku kerap menindak tegas hingga mencopot jabatan pegawainya, akibat melanggar hal yang berkaitan radikalisme itu.

Pemahaman radikalisme ini terlihat pada ujian Tes Potensi Akademik (TPA) yang dijalani PNS.

Padahal, menurutnya, pegawainya itu dinilai cukup berbakat dan mumpuni.

Hal itu diungkapkan Tjahjo Kumolo dalam acara rilis survei Lembaga Survei Indonesia bertajuk Urgensi Reformasi Birokrasi: Persepsi Korupsi, Demokrasi, dan Intoleransi di Kalangan PNS, Minggu (18/4/2021).

"Kami banyak kehilangan orang-orang pintar yang seharusnya dia bisa duduk di eselon 1, duduk di eselon 2, bisa menjadi kepala badan atau lembaga."

"Tapi, dalam TPA (Tes Potensi Akademik) dia terpapar masalah-masalah radikalisme dan terorisme," ucap Tjahjo, dikutip dari YouTube LSI, Minggu (18/4/2021).

Halaman
1234
Sumber: Tribunnews
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

Berita Populer

Menyelamatkan Bayi Baru Lahir

 
© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved