Berkaca dari Moeldoko dan Partai Demokrat, Pengamat Politik Sebut Parpol Lain Perlu Berhati-hati

TRIBUNAMBON.COM - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko adalah satu-satunya pejabat pemerintah yang terpilih menjadi ketua umum partai politik tanpa proses kaderisasi.

Hal tersebut disampaikan pengamat politik dari Lembaga Survei Kedai Kopi Hendri Satrio.

Sebagaimana diketahui, Moeldoko ditetapkan sebagai Ketua Umum Partai Demokrat di Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang, Sumatera Utara.

Baca juga: Demokrat Maluku Malu, Kader Partai Anggota DPRD Terjerat Kasus Narkoba

Baca juga: Demokrat Bantah Klaim Darmizal Berjasa Menangkan SBY Jadi Ketum

"Yang langsung jadi ketua umum sih seingat saya baru Moeldoko, yang langsung jadi ketua umum ya," kata Hendri saat dihubungi Kompas.com, Selasa (9/3/2021).

"Jadi menteri, terus tidak lama kemudian jadi kader partai, itu mungkin ada. Tapi kalau langsung jadi ketua itu sih seingat saya baru Moeldoko," ujarnya.

Menurut Hendri, terpilihnya Moeldoko tanpa melalui kaderisasi dapat menjadi preseden.

Peristiwa serupa bisa terjadi di partai politik lain, di mana pejabat pemerintah mengambil alih partai politik dengan menjadi ketua umum.

"Bisa saja ini jadi yurisprudensi bagi partai politik mereka juga, yurisprudensi politik ya. Artinya bisa saja ada pejabat pemerintah yang tiba-tiba mengambil alih partai politik mereka," tutur dia.

Baca juga: Belum Berkomentar, Jokowi Setuju Moeldoko Maju dalam KLB Demokrat?

Menurut Hendri, status Moeldoko yang terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat tanpa proses kaderisasi harusnya menjadi kekhawatiran bagi semua partai politik di Indonesia.

Terlebih jika Moeldoko mendapat pengesahan sebagai Ketua Umum Partai Demokrat dari negara.

"Case ini sebetulnya bukan hanya mengkhawatirkan ke Partai Demokrat, kalau sampai Moeldoko dapat surat pengesahan dari negara, maka seharusnya semua partai politik juga worries, khawatir," tutur Hendri.

Secara terpisah, peneliti politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro menilai terpilihnya Moeldoko sebagai anomali politik dan demokrasi.

"Dari perspektif demokrasi, peristiwa KLB Sumut ini bisa dikatakan sebagai anomali politik dan demokrasi, tentu tidak lazim," kata Siti Zuhro dalam diskusi Polemik MNC Trijaya, Sabtu (6/3/2021).

Ia mengatakan, KLB bukan merupakan hal baru. Sejumlah partai politik pernah mengadakan KLB.

Namun, KLB Partai Demokrat dinilai tidak lazim karena tidak mengikuti anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART), serta menghasilkan pihak eksternal partai sebagai ketua umum.