Berkaca dari Moeldoko dan Partai Demokrat, Pengamat Politik Sebut Parpol Lain Perlu Berhati-hati

Siti Zuhro berpendapat, penunjukan Moeldoko menandakan nilai-nilai, moral, dan etika politik sudah dipinggirkan.

Baca juga: Partai Demokrat Dikudeta, Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya Ancam Kirim Santet ke Moeldoko

Terlebih lagi, Moeldoko merupakan seorang pejabat aktif di lingkaran pemerintahan.

"Ini dilarang keras, menurut saya, itu tidak perlu belajar untuk menjadi sarjana politik, ilmu politik, yang seperti itu sudah tidak etis," kata dia.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan, KLB tidak memenuhi syarat sebagaimana tercantum pada AD/ART Partai Demokrat.

Berdasarkan AD/ART, KLB baru dapat diselenggarakan apabila disetujui, didukung, dan dihadiri oleh dua pertiga dari jumlah Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan setengah dari jumlah Dewan Pimpinan Cabang (DPC).

Tak hanya itu, penyelenggaraan KLB juga mesti disetujui oleh Ketua Majelis Tinggi Partai yang kini diemban oleh Susilo Bambang Yudhoyono.

AHY pun menyatakan kekecewaannya terhadap Moeldoko karena terlibat dalam upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat.

"Secara pribadi, saya tidak ada masalah dengan beliau. Tapi jujur, yang membuat saya kecewa, karena suka atau tidak suka, beliau terlibat dalam gerakan pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat," kata AHY.

Menurut AHY, Moeldoko telah menyakiti hati jutaan kader Demokrat.

Ia berharap Moeldoko sadar dan dengan berbesar hati mengakui kesalahannya.

AHY bersedia memaafkan Moeldoko apabila mengakui kesalahan terkait kudeta di Demokrat.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Moeldoko Satu-satunya Pejabat Terpilih Ketum Partai Tanpa Jadi Kader