Breaking News:

Penyalahgunaan Dana Desa

Dugaan Penyalahgunaan Dana Desa Siri Sori, Dua Bendahara Diperiksa Jaksa

Pemeriksaan itu dilakukan di Kantor Cabang Kejaksaan Negeri Ambon di Saparua, Selasa (2/2/2021) kemarin.

TribunAmbon.com/Salama
Maluku - Kacabjari Saparua, Ardy membenarkan adanya kembali memeriksa sejumlah saksi terkait kasus dugaan korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Siri Sori Islam, Kecamatan Saparua, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku Tahun 2018-2019 senilai Rp 1,5 miliar. 

Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Salama Picalouhata

AMBON, TRIBUNAMBON.COM - Penyelidik Cabang Kejaksaan Negeri Ambon di Saparua kembali memeriksa sejumlah saksi terkait kasus dugaan korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Siri Sori Islam, Kecamatan Saparua, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku Tahun 2018-2019 senilai Rp 1,5 miliar.

Pemeriksaan itu dilakukan di Kantor Cabang Kejaksaan Negeri Ambon di Saparua, Selasa (2/2/2021) kemarin.

Kacabjari Saparua, Ardy membenarkan pemeriksaan saksi sudah dilakukan.

Dia mengaku, pihaknya telah memeriksa dua bendahara Desa Siri Sori Islam.

Kata dia, karena bendahara berganti-ganti, tim jaksa harus memeriksa semuanya.

Namun, ia menolak menjelaskan secara rinci, lantaran kasusnya masih dalam tahap penyelidikan.

“Benar. Kemarin ada pemeriksaan saksi,” jawabnya melalui pesan WhatsApp, Rabu (3/2/2021).

Pemeriksaan itu dilakukan guna mencari alat bukti yang cukup untuk mengungkap kasus penyalahgunaan anggaran tersebut.

“Tentunya saksi yang diperiksa itu orang yang dianggap mengetahui terkait pengelolaan ADD dan DD tersebut,” katanya.

Dugaan korupsi ADD dan DD Tahun 2018-2019 itu, dilaporkan sejumlah masyarakat sejak November 2020 lalu.

Sementara sumber di Negeri Siri Sori Islam menyebutkan, Pemerintah Negeri Siri Sori Islam mendapat DD dan ADD tahun 2018-2019 sebesar Rp 1,5 miliar lebih.

Anggaran tersebut diperuntukan bagi pembangunan sejumlah item proyek, di antaranya pembangunan lapangan, Kantor Desa, serta pembelian mobil ambulance.

Namun, beberapa item belum selesai dikerjakan.

Selain itu, kepala desa dan sekretaris desa diduga melakukan mark up dalam setiap pembelanjaan item proyek dan membuat laporan kegiatan fiktif. 

Penulis: Salama Picalouhata
Editor: Adjeng Hatalea
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved