GMNI Minta Gubernur Maluku Tegur Keras Bupati SBB, Lantaran Dianggap Tak Hargai Adat
Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) lakukan unjuk rasa didepan kantor Gubernur Maluku Senin, (30/11/2020).
Laporan Kontributor TribunAmbon.com, Helmy.
TRIBUNAMBON.COM- Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) lakukan unjuk rasa didepan kantor Gubernur Maluku Senin, (30/11/2020).
Mereka menuntut agar Gubernur Maluku Murad Ismail Memberikan teguran keras kepada Bupati Seram Bagian Barat (SBB) Lantaran dinilai tidak menghargai adat istiadat
Fidris Gaus Sea selaku koordinator aksi mengungkapkan Gubernur Maluku Harus menegur Keras Bupati Seram Bagian Barat karena dinilai tidak menghargai dan menghormati adat istiadat terkait Ranperda tentang Penetapan Negeri.
"Kami minta gubernur sebagai pimpinan tertinggi wilayah untuk menegur Bupati karena dinilai tidak menghargai adat istiadat terkait Ranperda Tentang Penetapan Negeri" terangnya.
Menurutnya teguran keras pantas diberikan kepada Bupati SBB lantaran hingga saat ini belum juga mengesahkan Ranperda tentang Penetapan Negeri pada Kab.SBB.
Baca juga: Hindari Klaster Baru, Pemkot Ambon Keluarkan Larangan Konvoi Santa Claus
Baca juga: Pemkot Ambon Gelar Pelatihan Pemandu Wisata Ambon, Menuju Masa New Normal
Baca juga: Cegah Klaster Baru di Masa PSBB Transisi X, Pemkot Ambon Fokus Perketat Tempat Ibadah
Dia menjelaskan Ranperda tersebut sudah selesai diidentivikasi dan sudah di pada akhir tahun 2019 lalu, namun juga belum ada proses tindak lanjut untuk pengesahan.
"Harus ditegur, pasalnya Ranperda tentang Penetapan Negeri sudah di dikembalikan akhir 2019, namun tidak ada proses lanjut untuk pengesahan" jelasnya.
Selain itu mereka meminta Gubernur Maluku untuk mengeluarkan Peraturan Gubernur (PerGub) dengan tujuan untuk memperkuat eksitensi dan kesatuan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisional.
"Kami minta Gubernur Keluarkan PerGub Yang berpihak dan memperkuat eksitensi masyarakat adan dan hak-hak tradisional yang merupakan Warisan Para Leluhur" ungkapnya.
Dirinya mengancam jika aksi mereka tidak juga ditanggapi Gubernur Maluku, maka akan ada aksi serupa dengan masa yang lebih besar lagi.
"Jika tidak digubris juga, kami akan lakukan aksi serupa dengan masa yang lebih besar lagi" tutupnya.
(*)