Jelang Pilkada, Gubernur Maluku Murad Ismail Imbau ASN Jaga Netralitas

Laporan Konributor TribunAmbon.com, Adjeng Hatalea

TRIBUNAMBON.COM - Gubernur Maluku, Murad Ismail mengingatkan, Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menjaga netralitas menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang akan dihelat pada 9 Desember mendatang.

Hal ini disampaikan Murad pada saat pertemuan dengan ASN Lingkup Pemerintah Kabupaten Buru Selatan, Guru SMA/SMK Negeri se-Kecamatan Namrole, di Gedung Serbaguna daerah tersebut.

Menurutnya, ASN tidak boleh terlibat dalam politik praktis.

Terlebih lagi, dalam waktu dekat akan digelar Pilkada di Kabupaten Bursel.

Dia tidak  ingin pelayan masyarakat melakukan tindakan yang melanggar hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hingga pada akhirnya dapat merugikan diri sendiri.

Baca juga: Lantik Raja Hukurila, Wali Kota Ambon Beri Apresiasi Bagi Warga

Baca juga: Mahasiswa di Ambon Serukan Boikot Produk Prancis

"Untuk mewujudkan pelaksanaan pilkada yang demokratis, aman dan akuntabel di Kabupaten Bursel, maka saya tegaskan kepada seluruh ASN agar tetap menjaga netralitas serta menjunjung tinggi kode etik, kode perilaku serta integritas saudara-saudara sebagai ASN," tegas Gubernur Provinsi Maluku, Murad Ismail.

Berkaitan dengan pertemuan dengan ASN ini, dia mengatakan, hal tersebut sebagai langkah ”Konsolidasi Pemerintahan”, sekaligus untuk membangun sinergitas antara Pemerintah Provinsi Maluku dengan Pemerintah Daerah Kab/Kota dalam penyelenggaraan Pemerintahan.

Hal itu perlu dilakukan guna mewujudkan Maluku yang lebih maju dan sejahtera, dibutuhkan ”Kebersamaan” melalui komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi yang terbangun secara efektif antar jenjang Pemerintahan, baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah daerah Kab/Kota.

Baca juga: Gubernur Maluku Beri Bantuan Kartu Maluku Cerdas kepada Masyarakat Buru Selatan

Baca juga: Lawan Hoaks di Masa Pilkada, AMSI Maluku-Malut Gelar Pelatihan Cek Fakta

"Kunjungan kerja yang saya lakukan ini juga merupakan implementasi dari tugas Gubernur, dalam kedudukan sebagai Wakil Pemerintah Pusat khususnya sebagai ”Koordinator dan Stabilisator” penyelenggaraan Pemerintahan di daerah.

Karena melalui kunjungan kerja seperti ini, kita dapat mengetahui apa yang menjadi permasalahan dan kebutuhan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di daerah, sekaligus sebagai masukan bagi Pemerintah Provinsi maluku, untuk melakukan intervensi kebijakan, dalam mengatasi permasalahan, dan kebutuhan Kab/Kota tersebut," jelas dia.

Dia menambahkan, sebagai unsur aparatur negara, ASN memiliki peran, tugas, dan fungsi yang sangat strategis bahkan menjadi sumber daya keberhasilan penyelenggaraan Pemda.

Jika di-analogi-kan Aparatur Sipil Negara adalah ”Mesin Penggerak Roda Pemerintahan”.

TONTON JUGA