DPRD Kota Ambon : Pantau Kinerja Pemkot, Buka Posko Pengaduan Jaring Pengaman Sosial

Laporan Wartawan Tribunambon.com, Insany, Ajeng, Helmy

TRIBUNAMBON.COM - DPRD Kota Ambon menjalankan fungsinya mengawal dan memantau kinerja Pemerintah Kota Ambon dalam penanganan Covid-19 di Kot Ambon. 

Kepada TribunAmbon.com, Senin (19/10/2020) di ruang kerjanya, Ketua DPRD Kota Ambon, Ely Toisutta, menyatakan sejak awal pandemic merebak, pemerintah sudah melakukan koordinasi untuk refocusing anggaran penanganan Covid19.

‘’Kini sudah menjalani 8 bulan pandemi, tentu tidak mudah dalam hal pengawasan, semua cara pemerintah tidak akan lepas dari pengawasan DPRD," jelasnya.

Baca juga: Cegah Penyebaran Corona di Ambon, Jemaat GPM Lateri Bentuk Tim Satgas COVID-19

Baca juga: Transisi PSBB Tahap 7, Satgas Covid-19 di Ambon Lakukan Operasi Yustisi Masuk Gang Permukiman Warga

"Dalam hal penanganan Covid selalu bersinergi dengan DPRD, kita melakukan rapat dengan opd terutama Dinas Kesehatan,’’ kata Toisutta. 

Di awal merebaknya covid, masyarakat terpukul, ekonomi terpuruk dan jual beli di pasar juga terguncang.

Tonton juga:

Sehingga pemerintah menyiapkan jaring pengaman sosial.

Pihaknya membuka posko  pengaduan agar tidak terjadi kesimpang siuran data.

Posko pengaduan hanya menjadi jembatan antara masyarakat dan opd terkait, sehingga miskomunikasi terjadi.

"Sejak ada posko pengaduan tidak ada lagi masyarakat yang teriak belum menerima bantuan,’’ ungkapnya. 

Ia menyebut, terkait anggaran Covid19 yang merupakan dana refocusing dari berbagai pos pembangunan, memang terasa sekali banyak infrastruktur yang tidak bisa berjalan pembangunannya.

Sesuai instruksi Presiden, infrasturktur yang bisa dikerjakan adalah yang terkait hal dasar.

"Seperti air bersih, jalan setapak dan talud penahan air saat banjir yang jadi focus dibanding pemabangunan gedung,’’ papar Toisutta. 

Jika tiba-tiba terjadi bencana seperti banjir kemarin, lanjtnya, semua budgetnya ada dan sudah dianggarkan.