Breaking News:

Soal UU Cipta Kerja, Wali Kota Ambon: Tidak Ada Pemerintah yang Buat Sesuatu Untuk Susahkan Rakyat

Wali Kota Ambon, Richard Louhanapessy mengatakan pengesahan Omnimbus Law atau UU Cipta Kerja untuk memberikan perlindungan kepada dua belah pihak.

Kontributor TribunAmbon.com, Adjeng
Wali Kota Ambon, Richard Louhanapessy mengatakan pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja untuk memberikan perlindungan kepada dua belah pihak, baik tenaga kerja maupun pengusaha, Kamis (08/10/2020) 

Laporan Kontributor TribunAmbon.com, Adjeng Hatalea

TRIBUNAMBON.COM - Wali Kota Ambon, Richard Louhanapessy mengatakan pengesahan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja untuk memberikan perlindungan kepada dua belah pihak.

Baik tenaga kerja maupun pengusaha.

Hal ini disampaikan Louhanapessy saat melakukan wawancara doorstop dengan wartawan di depan kantor Balai Kota Ambon, Kamis (08/10/2020).

“Tidak ada Pemerintah yang membuat sesuatu untuk menyusahkan rakyat. Jadi, ini (UU Cipta Kerja) untuk memberikan proteksi kepada kedua pihak baik pengusaha maupun tenaga kerja,” Ucap Wali Kota Ambon, Richard Louhanapessy kepada sejumlah wartawan saat melakukan wawancara doorstop di depan kantor Balai Kota, Kamis (08/10/2020).

Dia menyarankan masyarakat agar bisa membaca undang-undang tersebut secara cermat dan tidak memahami sebagiannya saja.

Untuk pengamanan aksi, Kapolresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Kombes Pol Leo Nugraha Simatupang mengungkapkan, sebanyak 400 personil TNI-Polri yang dikerahkan.
Untuk pengamanan aksi, Kapolresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Kombes Pol Leo Nugraha Simatupang mengungkapkan, sebanyak 400 personil TNI-Polri yang dikerahkan. (Kontributor TribunAmbon.com, Adjeng)

“Baca secara keseluruhan, bagaimana proteksinya bagi tenaga kerja dan pengusaha baru kita komentar. Ini banyak orang yang belum membaca itu, lalu mendapat isu-isu lalu beraksi,” Ujar dia.

Demo Omnibus Law/ UU Cipta Kerja di Ambon Ricuh, Organisasi Mahasiswa Ini Tarik Diri

Sementara itu, hari ini, Kamis (08/10/2020) ratusan mahasiswa melakukan aksi demo meminta bahkan menolak Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law yang telah disahkan oleh tingkat I DPR RI pada 5 Oktober lalu.

Mahasiswa yang berasal dari berbagai kampus dan organisasi di Kota Ambon berunjuk rasa di beberapa titik, yakni di Gedung DPRD Provinsi Maluku, Jembatan Merah Putih Ambon, dan kampus Universitas Pattimura.

Untuk pengamanan aksi, Kapolresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Kombes Pol Leo Nugraha Simatupang mengungkapkan, sebanyak 400 personil TNI-Polri yang dikerahkan.

“Untuk saat ini pengamanan yang kami siapkan lebih kurang ada 4 SSK. 400 gabungan dari Polresta dan Polda Maluku dan TNI,” Ungkap Kapolresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Kombes Pol Leo Nugraha Simatupang kepada TribunAMbon.com saat diwawancarai di kantor DPRD Provinsi Maluku, Kamis (08/10/2020).

Dia menambahkan, sistem pengamanan ini dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya kericuhan atau adanya tindakan anarkis yang dilakukan pendemo saat melakukan aksi unjuk rasa.

“Peralatan sesuai dengan protap. Tentu lengkap, damas awal, akhir, PH dan anti anarkis untuk mengantisipasi. Dan tadi kita lihat masih cukup tertib lah, masih bisa kami tangani,” pungkas dia.

(*)

Editor: Maria Sorenada Garudea Prabawati
Sumber: Tribun Ambon
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved