Breaking News:

Selamatkan Aset Negara, Pemerintah Serahkan 390 Sertifikat untuk PLN Wilayah Maluku & Maluku Utara

Pemerintah Indonesia serahkan 390 Sertifikat Kepada PT. PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Maluku dan Maluku Utara.

Kontributor TribunAmbon.com, Adjeng
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyerahkan sebanyak 390 sertifikat kepada PT. PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Maluku dan Maluku Utara dengan luas mencapai 233 ribu meter persegi yang tersebar di Provinsi Maluku. disaksikan langsung oleh Wakil Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri, dan Gubernur Maluku Murad Ismail. 

Laporan Kontributor TribunAMbon.com, Adjeng Hatalea

TRIBUNAMBON.COM - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyerahkan sebanyak 390 sertifikat kepada PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Maluku dan Maluku Utara.

Yakni dengan luas mencapai 233 ribu meter persegi yang tersebar di Provinsi Maluku.

Penyerahan sertifikat ini dilakukan secara simbolis oleh Inspektur Jenderal Kementerian ATR/BPN Sunraizal, kepada General Manager PLN Unit Induk Wilayah Maluku dan Maluku Utara Romantika Dwi Juni Putra dan General Manager PLN Unit Induk Pembangunan Maluku Jonner M. P.

Serta disaksikan langsung oleh Wakil Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri, dan Gubernur Maluku Murad Ismail.

Penyerahan tersebut dilaksanakan dalam acara Rapat Koordinasi Perbaikan Tata Kelola Aset dan Penyerahan Sertifikat Tanah kepada PLN dan Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Maluku yang digelar di Kantor Gubernur Maluku, Jumat (25/09/2020).

Inspektur Jenderal Kementerian ATR/BPN Sunraizal menyampaikan, salah satu tugas yang diamanatkan Presiden RI, Joko Widodo kepada pihaknya yakni mendaftarkan seluruh bidang tanah di Indonesia.

“Kami mendapatkan tugas dari pak Presiden, salah satunya adalah Mendaftarkan seluruh bidang tanah yang ada di Indonesia, baik tu dari barat sampai ke timur atau dari Sabang sampai Merauke. Tanah tersebut diperkirakan berjumlah 162 juta bidang. Sampai dengan tahun ini baru diperkirakan 65 juta bidang, dan target sampai dengan 2025 semua tanah di Indonesia sudah terdaftar,” Ucap Inspektur Jenderal Kementerian ATR/BPN Sunraiza saat menghadiri Konferensi Pers Koordinasi Perbaikan Tata Kelola Aset di lobi kantor Gubernur Provinsi Maluku, Jumat (25/09/2020).

Sementara itu, dalam konferensi pers itu juga dihadiri Ketua KPK, Firli Bahuri.

Dia mengapresiasi kerja keras PLN bersama Kementerian ATR/BPN untuk mengamankan aset negara dengan melakukan sertifikasi tanah.

Halaman
12
Editor: Maria Sorenada Garudea Prabawati
Sumber: Tribun Ambon
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved