Warga Desa Oki Lama Tolak Pergantian Pejabat, Tuding Ada Kepentingan Oknum

Laporan Wartawan TribunAmbon.com Ummi Dalila Temarwut

NAMROLE, TRIBUNAMBON.COM - Warga menolak pergantian Pejabat Kepala Desa Oki Lama, Roing Lesnussa. 

Penolakan ini disampaikan dalam bentuk pernyataan sikap yang dibacakan di Balai Desa Oki Lama, Sabtu (20/9/2025).

Kepada TribunAmbon.com, Ketua umum Ikatan Mahasiswa Oki Lama, Ilham Wance menjelaskan, penolakan ini dipicu terbitnya Surat Keputusan (SK) pergantian pejabat desa yang dinilai tidak berdasar.

Kondisi itu juga menyebabkan kisruh di Desa Oki Lama.

Disinyalir pergantian pejabat atas dasar laporan dari oknum-oknum yang memiliki kepentingan tertentu.

“Yang lebih memprihatinkan, laporan yang belum tentu benar itu langsung diterima oleh Kabag Pemerintahan tanpa cek fakta. Ini membuat kami curiga bahwa Kabag Pemerintahan ikut bermain dalam konflik sosial di desa kami,” ujarnya.

Baca juga: ‎Belasan Tahun Ngabdi, Puluhan Guru Ngadu ke BKPSDM Malteng Buntut tak Terakomodir PPPK Paruh Waktu 

Baca juga: Kasus Dugaan Korupsi di BRI Unit Ambon, Perempuan Ini Rugikan Negara Hingga Rp. 1,9 Miliar

Ia menambahkan, warga justru menilai bahwa Roing Lesnussa adalah sosok yang layak untuk melanjutkan kepemimpinan sebagai PJ Kepala Desa karena kinerjanya yang dianggap baik dan mampu menjaga stabilitas desa.

Lebih lanjut, dalam pernyataan sikap yang dibacakan secara terbuka, masyarakat Desa Oki Lama menyampaikan empat poin penting, yakni:

• Menolak dengan tegas SK pergantian pejabat di Desa Oki Lama.
• Meminta agar SK Roing Lesnussa sebagai PJ Kepala Desa diaktifkan kembali atau diperpanjang.
• Penghulu Masjid Desa Oki Lama menyatakan akan tidak beraktivitas hingga SK Roing Lesnussa dilanjutkan.
• Masyarakat tidak akan menerima alasan apapun sampai tuntutan mereka dipenuhi.

Masyarakat juga mendesak Bupati Kabupaten Buru Selatan agar segera mengambil langkah tegas dengan mengevaluasi kinerja Kabag Pemerintahan yang dianggap lalai dan berpotensi memperpanjang konflik di Desa Oki Lama.

“Kami butuh ketegasan dari Bupati untuk menindak lanuti masalah ini.” pungkasnya. (*)