Dugaan Korupsi Bansos: Potensi Ada Anggota DPRD Bakal jadi Tersangka?

Ringkasan Berita:

• Kasus dugaan korupsi dana Bantuan Sosial (Bansos) tahun anggaran 2023 di Maluku Tengah menyeret sejumlah anggota legislatif aktif maupun tidak aktif.Mereka bahkan telah diperiksa oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Maluku Tengah untuk dimintai keterangan sebagai saksi.
• Kepala Seksi Intelijen (Kasintel) Kejari Maluku Tengah, Yudha Warta mengatakan, penetapan tersangka bakal dilakukan apabila penyidik telah mengantongi dua alat bukti. 

TRIBUNAMBON.COM - Kasus dugaan korupsi dana Bantuan Sosial (Bansos) tahun anggaran 2023 di Maluku Tengah menyeret sejumlah anggota legislatif aktif maupun tidak aktif.

Mereka bahkan telah diperiksa oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Maluku Tengah untuk dimintai keterangan sebagai saksi.

Lantas, apakah dari pemeriksaan ini, akankah ada anggota DPRD yang jadi tersangka?

Menanggapi itu, Kepala Seksi Intelijen (Kasintel) Kejari Maluku Tengah, Yudha Warta mengatakan, penetapan tersangka bakal dilakukan apabila penyidik telah mengantongi dua alat bukti. 
‎
‎"Jika sudah ada dua alat bukti cukup, baru bisa dilakukan penetapan tersangka," ungkap Yudha.

Baca juga: Bak Gedung Tak Berpenghuni, Kantor DPRD Malteng Sepi Aktivitas

Baca juga: Limbah di Depan Amplaz, DLHP Tinjau Bak Perangkap Lemak di Dapur KFC

Sementera itu, Ketua DPRD Maluku Tengah, Hery Men Carl Haurissa menyampaikan optimisme tak ada anggota legislatif yang bakal ditersangkakan terkait perkara ini.
‎
‎“Saya masih tetap optimis bahwa tidak ada satu anggota DPRD pun yang akan ditersangkakan. Saya punya alasan dan dasar soal pokir itu,” kata Ketua DPRD kepada awak media di Kota Masohi, Senin (9/2/2026).
‎
‎Belakangan Kejaksaan Negeri (Kejari) Maluku Tengah telah memanggil sejumlah anggota legislatif (Aleg) aktif tuk diminta keterangan sebagai saksi.
‎
‎Kasus dugaan korupsi Bansos TA 2023 itu pun mendapat sorotan publik, terlebih saat Kejari Maluku Tengah didemo hingga Kepala Kejari buka-bukaan menjelaskan kerja-kerja penyidik tuk perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) tersebut. 
‎
‎Meski tengah berlangsung penyidikan, pimpinan DPRD Maluku Tengah, Hery Men Carl Haurissa menyatakan keyakinannya bahwa tidak ada satu pun anggota DPRD yang akan ditetapkan sebagai tersangka.  Keyakinan itu, menurutnya, didasarkan pada mekanisme pengelolaan pokok pikiran yang telah diatur secara jelas.

‎Ketua DPRD Maluku Tengah, Haurissa turut menjelaskan alur pokok pikiran (Pokir) yang diperoleh Anggota DPRD.

‎Disampaikan, setelah anggota DPRD memperoleh pokok pikiran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), terdapat ketersediaan anggaran yang dialokasikan ke masing-masing anggota DPRD. Namun, penggunaan pokir tersebut menjadi urusan masing-masing anggota DPRD dan tidak berada dalam kendali kolektif lembaga.
‎
‎Pokok pikiran tersebut, lanjutnya, dapat dialokasikan untuk berbagai keperluan, mulai dari pembangunan infrastruktur, kegiatan pansus, hingga hibah kepada masyarakat. Mekanisme ini berawal dari kegiatan reses dan kunjungan lapangan anggota DPRD ke daerah pemilihan masing-masing.
‎
‎“Ketika lewat reses, kunjungan lapangan, dan kunjungan ke masyarakat di dapil masing-masing, anggota DPRD mendapatkan berbagai input dari masyarakat. Ada permintaan peningkatan ekonomi, tambahan modal usaha, hingga pengembangan usaha-usaha produktif baru,” jelasnya.
‎
‎Dari hasil aspirasi masyarakat itulah, sebagian pokok pikiran dialokasikan untuk kegiatan pansus. Proses pengusulan dilakukan secara administratif melalui sistem yang telah tersedia. Anggota DPRD menginput data usulan melalui akun masing-masing, kemudian menyampaikannya secara kolektif kepada sekretariat DPRD.
‎
‎Selanjutnya, pihak sekretariat yang bertugas menginput data tersebut ke dalam sistem perencanaan daerah, seperti SIMDA atau SIPD. Setelah itu, pengurusan teknis hingga pencairan dana sepenuhnya menjadi kewenangan dinas terkait dan kelompok penerima, bukan lagi anggota DPRD.
‎
‎“Urusan ke dinas, urusan ke bank untuk pencairan, itu sudah menjadi urusan kelompok. Tidak lagi menjadi urusan DPRD. Anggota DPRD tidak satu pun yang terlibat dalam pencairan dana di bank,” tegasnya.
‎
‎Ia menambahkan bahwa apabila terjadi perubahan angka atau perubahan keputusan dalam proses tersebut, hal itu bukan merupakan kewenangan DPRD. DPRD hanya bertanggung jawab pada tahap penyaluran usulan melalui mekanisme yang tersedia.
‎
‎“Kalau ada perubahan-perubahan angka atau keputusan, itu bukan kewenangan DPRD. DPRD tidak punya kewenangan di situ,” imbuhnya.
‎
‎Oleh karena itu, ia kembali menegaskan keyakinannya bahwa anggota DPRD tidak akan terseret dalam persoalan hukum terkait pencairan dana pansus. Meski demikian, ia tetap meminta seluruh anggota DPRD untuk bersikap kooperatif dan taat hukum.
‎
‎“Sebagai warga negara yang baik, kita harus taat hukum. Saya meminta seluruh anggota DPRD untuk memenuhi kewajiban memberikan keterangan yang sebenar-benarnya kepada Kejaksaan Negeri. Kita harus kooperatif,” pungkasnya.
‎
‎Penyelidikan oleh aparat penegak hukum hingga kini masih terus berjalan untuk memastikan mekanisme penyaluran dana berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
‎
‎Haurissa menegaskan komitmennya untuk bersikap kooperatif dan patuh hukum dalam proses penyelidikan terkait aliran dana pokir yang dikaitkan dengan Bansos. 
‎
‎Ketua DPRD memastikan seluruh anggota dewan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya kepada aparat penegak hukum.
‎
‎Ia menegaskan bahwa sebagai warga negara Republik Indonesia, seluruh anggota DPRD memiliki kewajiban hukum untuk taat dan terbuka dalam proses penegakan hukum.
‎
‎“Kita sebagai pemerintahan DPRD, sebagai warga negara Republik Indonesia, saat diminta keterangan oleh hukum, kita wajib memenuhi kewajiban itu. Kita memberikan keterangan yang sebenar-benarnya tentang aliran Bansos, dan itu yang sudah kita sampaikan kepada teman-teman DPRD,” ujarnya.
‎
‎Ia menjelaskan bahwa, DPRD telah menerangkan secara detail mekanisme penyaluran Bansos kepada pihak penyidik, termasuk peran masing-masing lembaga yang terlibat dalam proses tersebut. (*)