‎Dikunjungi Ratusan Wisatawan, Kali Jodoh 'Ninivala' tak Dikelola Pemda Maluku Tengah

Ringkasan Berita:

• Destinasi wisata Kali Jodoh 'Ninivala' di Negeri Piliana, Maluku Tengah dikunjungi ratusan wisatawan.
• Sayangnya, destinasi favorit itu diketahui tak masuk dalam pengelolaan Pemerintah Daerah (Pemda) Maluku Tengah.

‎Laporan Jurnalis TribunAmbon.com, Silmi Sirati Suailo 
‎
‎MALTENG,TRIBUNAMBON.COM - Destinasi wisata lokal, Kali Jodoh 'Ninivala' di Negeri Piliana, Kecamatan Tehoru, Maluku Tengah belakangan diketahui dikunjungi ratusan wisatawan.
‎
‎Berlokasi tepat di wilayah Selatan Pulau Seram, dua jam lebih menempuh perjalanan dari Kota Masohi, Maluku Tengah. 
‎
‎Tak hanya pengunjung dari lokasi dari kabupaten Maluku Tengah melainkan dikunjungi wisatawan dari Kota Ambon hingga Seram Bagian Timur.
‎
‎Sayangnya, destinasi favorit itu diketahui tak masuk dalam pengelolaan Pemerintah Daerah (Pemda) Maluku Tengah.
‎
‎Hal tersebut juga dibenarkan Ketua Komisi IV DPRD Maluku Tengah, Musriadin Labahawa, saat diwawancarai TribunAmbon, Jumat (24/4/2026).
‎
‎Komisi yang dipimpinnya itu bermitra dengan Dinas Pariwisata Maluku Tengah, maka tentu, menjadi kewenangan mereka tuk menjalankan fungsi pengawasan, dalam hal ini melihat potensi PAD di sektor pariwisata. 
‎
‎Musriadin menuturkan, potensi wisata Kali Jodoh 'Ninivala' telah didiskusikan Komisi IV DPRD Maluku Tengah bersama Dinas Pariwisata Maluku Tengah.

Baca juga: Pemda Malteng Hanya Kelola 2 Destinasi Wisata, DPRD Sebut Terkendala Political Will dan Anggaran

Baca juga: Wabup Maluku Tengah Tinjau TPA, Dorong Pengelolaan Sampah Lebih Modern dan Ramah Lingkungan

‎Dikatakan, Ninivala dengan potensi yang luar biasa, ditambah tingkat pengunjung yang makin  ramai.
‎
‎Ia menyatakan bahwa mestinya Dinas Pariwisata Maluku Tengah menangkap peluang tersebut untuk membangun bersama dengan masyarakat lokal.
‎
‎"Mulai dari penataan fasilitas, agar ada kerjasama antara Dinas Pariwisata dan masyarakat lokal," tutur Musriadin.
‎
‎Disampaikan, yang perlu diintervensi Pemda Maluku Tengah berkaitan dengan pembangunan infrastruktur agar lokasi pariwisata dapat dikelola maksimal.
‎
‎"Bisa ada retribusi yang dikembangkan," tukas Wakil Rakyat itu.
‎
‎Dilanjutkan, adapula potensi PAD pada destinasi wisata Air Panas Tulehu yang mana pengunjung begitu ramai, bukan saja dari Maluku Tengah namun pengunjung dari Kota Ambon dan sekitarnya.
‎
‎"Pertanyaannya Pemerintah Daerah sudah melakukan intervensi atau belum, informasi yang kita dapatkan di waktu-waktu sebelumnya Pemda Maluku Tengah sudah turun mengecek kondisi di dalam," jelas Politisi itu.
‎
‎Politisi PKS itu mempertanyakan apakah Pemda Maluku Tengah sudah menindaklanjuti lewat Perjanjian Kerja Sama atau belum.
‎
"Itu yang Pemda melalui Dinas Pariwisata harus melihat potensi pariwisata agar perlu dikembangkan," tegasnya.

‎Musriadin menekankan agar tidak hanya berkutat ke dua destinasi wisata yang dikelola Pemda, yang mana pengelolaannya pun tidak maksimal. 
‎
‎"Bukalah destinasi lain yang bisa dikembangkan agar bisa menjadi promosi daerah dan income daerah," ungkap dia.
‎
‎Di sisi lain dikatakan, Komisi IV DPRD Maluku Tengah telah melakukan rapat dengar pendapat dengan Dinas Pariwisata Maluku Tengah mendiskusikan rencana induk pariwisata daerah ( Reinparda ) yang berlaku selama 15 tahun. 
‎
‎"Di tahun 2025 Reinparda sudah selesai dan akan ada penyusunan Reinparda untuk 15 tahun depan dari 2026-2041. Di samping Reinparda dan menjadi hak usul Dinas Pariwisata mewakili Pemerintah Daerah kita juga diskusi tentang pengembangan pariwisata daerah," terangnya.

‎Dari hasil diskusi Komisi mengusulkan program inovasi e-ticket pada destinasi wisata. Pihaknya berharap penggunaan tiket elektronik ini segera diterapkan agar mengurangi tingkat kebocoran dan meningkatkan PAD. 
‎
‎"Kita mengapresiasi program yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata yang bersama dengan Dinas PUPR untuk pengembangan pariwisata di Natsepa. Kami juga berharap bukan hanya itu tapi ada pembukaan destinasi baru," tandas Wakil Rakyat itu. (*)