Tak Dalam Status Audit Khusus, Inspektorat : Negeri Booi Beruntung Masuk Program PRT

Ringkasan Berita:

• Jimmy menilai, dengan kehadiran Inspektorat dalam menjalankan fungsi-fungsi pengawasan, pemeriksaan, fungsi pembinaan, fungsi evaluasi hingga pencegahan, sangat membantu peran Aparatur Pemerintah Negeri, khususnya Negeri Booi untuk selalu memperbaiki kinerja dan tata kelola pemerintah negeri ke arah yang lebih baik. 
• Dalam hal pengelolaan dan penggunaan Dana Desa, serta Alokasi Dana Desa, aparatur pemerintah negeri juga senantiasa menghadapi setiap perubahan petunjuk teknis setiap tahunnya.

TRIBUNAMBON.COM -  Pemerintahan Negeri Booi, Kecamatan Saparua mengapresiasi kebijakan Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah yang memasukan Negeri Booi dalam program Pemeriksaan Reguler Tahunan (PRT) selama tiga tahun berturut-turut.

"Beta bersyukur sejak resmi menjadi Raja Negeri Booi pada Oktober 2021, Negeri Booi berturut-turut dijadikan sampel program Pemeriksaan Reguler oleh Inspektorat Kabupaten Malteng," kata Raja Negeri Booi, Jimmy Pattiasina dalam rilis yang diterima, Senin (2/2/2026).

Jimmy menilai, dengan kehadiran Inspektorat dalam menjalankan fungsi-fungsi pengawasan, pemeriksaan, fungsi pembinaan, fungsi evaluasi hingga pencegahan, sangat membantu peran Aparatur Pemerintah Negeri, khususnya Negeri Booi untuk selalu memperbaiki kinerja dan tata kelola pemerintah negeri ke arah yang lebih baik. 

Dalam hal pengelolaan dan penggunaan Dana Desa, serta Alokasi Dana Desa (DD-ADD),  aparatur pemerintah negeri juga senantiasa menghadapi setiap perubahan petunjuk teknis setiap tahunnya. 

Kondisi itu, menjadi tantangan tersendiri terkait semua pentahapan perencanaan, penatausahaan hingga pertanggungjawab keuangan negeri yang lagi maraknya disoroti masyarakat terkait kinerja pemerintah negeri di Maluku Tengah pada umumnya.  

‎"Seperti halnya dalam pemberitaan media masa tertanggal 21 Januari 2026 kemarin, dengan narasinya dan telah terbentuk opini publik bahwa Negeri Booi telah berada pada tahapan Audit Inpektorat Kabupaten Maluku Tengah atas permintaan Kacabjari Ambon di Saparua. Jika tanpa disertai penjelasan teknis lebih detail maknanya bisa bias. Sehingga nama Negeri Booi-Pemerintah Negeri Booi yang saat di periodesasi pemerintahan beta, bisa di asumsikan minor oleh publik," beber Jimmy. 

Baca juga: Cegah Pungli dan Tingkatkan PAD, Pemkot Ambon Tambah Ruas Parkir Resmi

Baca juga: DPRD SBT Tagih Janji Kampanye Bupati Fachri, 18 Desa Persiapan Diminta Segera Didefinitifkan

‎
Penjelasan Inspektorat Maluku Tengah

Kepala Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah, Latif Ohorella, membenarkan jika Negeri Booi tidak berada dalam status "Pemeriksaan/Audit Khusus". 

"Saya tidak pernah mengatakan Pemerintahan Negeri Booi Dalam Pemekeriksaan Khusus, sebagaimana diberitakan atau diopinikan," kata Ohorella.

Sebagaimana negeri-negeri lainnya di lingkup Kabupaten Maluku Tengah yang menjadi sampel dari program Pemeriksaan Reguler Tahunan, oleh Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah, Negeri Booi justru beruntung selama tiga tahun anggaran berturut-turut dijadikan sampel.

Sementara Jimmy menambahkan, Pemerintahan Negeri Booi sangat berterima kasih dengan kehadiran tim Inspektorat yang senantiasa melakukan pendampingan kepada Pemerintahan Negeri  Booi.

"Sebagai pemimpin yang rentan dengan kekeliruan dan bahkan kesalahan administratif dalam pengelolaan keuangan Negeri, setiap tahunnya lewat program reguler Inpektorat Pemerintahan, beta bisa langsung diperbaiki dan dikoreksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku," pungkasnya. (*)