Cegah Konflik, Kapolda Maluku: Polisi Jangan Selalu jadi Muara Terakhir

Ringkasan Berita:

• Kapolda Maluku Irjen Pol Prof. Dr. Dadang Hartanto saat menerima audiensi Majelis Latupati Kota Ambon, Rabu (28/1/2026).
• Pertemuan tersebut menyoroti fakta bahwa banyak gangguan Kamtibmas bermula dari persoalan kecil yang gagal diselesaikan di tingkat lokal.
• Untuk itu, Polda Maluku mulai menggeser strategi menjaga keamanan dari pendekatan reaktif ke pencegahan berbasis komunitas. 
• Salah satu fokusnya adalah menghidupkan kembali peran pranata adat sebagai benteng awal penyelesaian konflik sosial.

Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Jenderal Louis

AMBON, TRIBUNAMBON.COM - Kepolisian Daerah (Polda) Maluku mulai menggeser strategi menjaga keamanan dari pendekatan reaktif ke pencegahan berbasis komunitas. 

Salah satu fokusnya adalah menghidupkan kembali peran pranata adat sebagai benteng awal penyelesaian konflik sosial.

Komitmen itu ditegaskan Kapolda Maluku Irjen Pol Prof. Dr. Dadang Hartanto saat menerima audiensi Majelis Latupati Kota Ambon, Rabu (28/1/2026).

Pertemuan tersebut menyoroti fakta bahwa banyak gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) bermula dari persoalan kecil yang gagal diselesaikan di tingkat lokal.

“Polisi sering menjadi muara terakhir dari persoalan yang tidak selesai di hulu. Jika pranata sosial bekerja dengan baik, potensi konflik dapat dicegah sejak dini,” kata Kapolda.

Baca juga: Makan Patita Rekatkan Perdamaian di Negeri Liang, Ini Kata Kapolda Maluku

Baca juga: Pegadaian Ambon Luncurkan Aplikasi Tring Lewat Festival Investasi Emas

Konflik Kecil Bisa Melebar Jadi Konflik Identitas

Menurut Irjen. Dadang, ketika masalah pribadi berkembang menjadi konflik kelompok dan identitas, dampaknya tidak lagi sekadar pelanggaran hukum biasa. 

Situasi semacam itu berpotensi mengganggu persatuan sosial dan stabilitas daerah.

Ia menekankan pentingnya nasionalisme dalam konteks masyarakat Maluku yang majemuk. 

Indonesia, kata Jenderal bintang dua, berdiri di atas keberagaman yang harus dikelola dengan mekanisme sosial yang sehat.

“Di sinilah pentingnya nasionalisme. Indonesia adalah bangsa multikultural yang harus dijaga bersama,” tegasnya.

Pendekatan ini menempatkan adat bukan sebagai simbol budaya semata, melainkan sebagai sistem sosial yang punya fungsi nyata dalam meredam konflik sebelum masuk ke ranah pidana.

Majelis Latupati: Melemahnya Adat Picu Krisis Sosial

Ketua Majelis Latupati Kota Ambon, Reza Maspaitella, mengingatkan bahwa Maluku secara historis merupakan wilayah adat yang telah memiliki sistem kepemimpinan jauh sebelum Indonesia merdeka.