Hj. Hartini Mangkir dari Panggilan Polisi Terkait 46 Karung Karung Sianida di Ruko Mardika

Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Maula M Pelu

AMBON, TRIBUNAMBON.COM - Hj. Hartini tidak penuhi panggilan Ditreskrimsus Polda Maluku, terkait temuan 46 karung Sianida di kawasan ruko pasar Mardika, Kelurahan Rijali, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Maluku pada Kamis (25/9/2025) siang. 

Pasalnya, sianida yang diamankan itu tepat di ruko milik pemerintah Provinsi Maluku.

Diketahui, ruko tersebut disewakan kepada Hartini. 

Hal ini disampaikan langsung Kepala Bidang (Kabid) Humas Polda Maluku, Kombes Pol. Rositah Umasugi, saat dikonfirmasi TribunAmbon.com pada Senin (29/9/2025) malam.

Menurutnya, surat undangan untuk dimintai keterangan pada Senin (29/9/2025), telah diserahkan. 

“Untuk saksi Hj. Hartini penyewa ruko, sudah dikirimkan surat undangan untuk dimintai keterangan pada hari ini (Senin, 29 Sept 2025) namun tidak hadir,” ungkap Kombes Pol. Rositah. 

Dirinya berharap pihak-pihak yang dipanggil dapat koperatif penuhi panggilan.

Guna, memperlancar proses penyidikan dan pengungkapan barang kimia itu.  

“Kita berharap semua pihak kooperatif untuk memenuhi undangan klarifikasi dari penyidik sehingga dapat membuat peristiwa ini menjadi terang dan bukti-bukti bisa cepat dikumpulkan,” harapnya. 

Diberitakan sebelumnya, Ditreskrimsus Polda Maluku telah memeriksa lima orang saksi. 

Mereka diantaranya Ketua RT Ruko Batu Merah, penyewa ruko di sebelah ruko ditemukan Sianida, ASN BPKAD Provinsi Maluku, dan 2 orang saksi lainnya.

Selain Ditreskrimsus Polda Maluku, pemetik saksi juga telah dilakukan oleh Bidang Propam Polda Maluku. 

Timnya telah memeriksa tiga anggota aktif dari Kepolisian Sektor Kawasan Pelabuhan Yos Sudarso (KPYS) Ambon.

Yakni, Aipda. Haris Manuputty (Kanit Reskrim), Aipda Eko Pranoto (Kanit Intel) dan Aipda Bobby Lainata.

Sementara seorang anggota Polres Maluku Barat Daya (MBD), Bripka Erick Risakotta, resmi ditahan di ruang penempatan khusus (Patsus) setelah diduga terlibat kasus pemerasan sekaligus melanggar Kode Etik Profesi Polri (KEPP).

Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) Polda Maluku mengumumkan peningkatan status perkara usai gelar perkara yang dipimpin Ps. Kasubbidwabprof, Kompol Jamaludin Malawat, Sabtu (27/9/2025) malam di Ruang Rapat Bidpropam Polda Maluku.

Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol Rositah Umasugi, menyatakan keputusan tersebut diambil setelah hasil penyelidikan Subbidpaminal memperkuat dugaan pelanggaran.

Bripka Erick, yang menjabat sebagai BA SPKT Polres MBD, disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf c dan/atau Pasal 10 huruf e Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Polri.

Kedua pasal tersebut mengatur kewajiban anggota Polri untuk bertindak profesional, proporsional, serta tidak menyalahgunakan wewenang dalam pelayanan kepada masyarakat.

Tak hanya soal kode etik, nama Bripka Erick turut terseret isu pemerasan yang ramai diberitakan.

Menurut Rositah, gelar perkara juga memutuskan langkah tegas dengan menambah pemeriksaan sejumlah saksi untuk memperjelas dugaan tersebut.

Kasus ini bermula dari penggerebekan sebuah ruko di kawasan Mardika, Ambon, Kamis (25/9/2025), yang berisi puluhan karton sianida.

Baca juga: Polisi Tetapkan Guru Agama di SBT jadi Tersangka Pencabulan

Baca juga: Ditreskrimsus Polda Maluku Periksa 5 Saksi Kasus Temuan Sianida di Ruko Mardika-Ambon

Penyewa ruko, Hj. Suhartini, menuding penggerebekan tersebut hanyalah modus pemerasan. 

Ia mengaku penggerebekan dan penangkapan serupa telah berulang kali terjadi saat distribusi, namun kerap selesai dengan “86” alias pembayaran sejumlah uang.

Bahkan, menurut Suhartini, pemesan bahan berbahaya dan beracun (B3) itu bukan pihak luar, melainkan oknum anggota polisi sendiri.

Ia meyakini Bripka Erick Risakotta adalah dalang dari penggerebekan yang kini menyeret nama institusi kepolisian ke sorotan publik. 

Sejak diamankan dari Pelabuhan Ambon hingga ke Namlea, Hj. Suhartini menyebutkan bahwa pengeluaran uang kepada beberapa kelompok oknum polisi, ditaksir hampir mencapai Rp. 1 miliar. 

“Pokoknya ada buktinya, kurang lebih hampir Rp. 1 miliar. Makanya sampai sekarang dia nakut-nakutin kita dengan jalan itu. Makanya dia lapor untuk yang lain-lain untuk pi grebek. Dia pikir Katong mau kasih-kasih uang lagi,” tegas Hj. Suhartini saat dikonfirmasi TribunAmbon.com, Kamis (25/9/2025). (*)