Perkecil Rentang Kendali Akses Kesehatan, DPRD Minta Bangun Rumah Sakit di Wilayah Seram Utara

‎Laporan Jurnalis TribunAmbon.com, Silmi Sirati Suailo 
‎
‎MASOHI,TRIBUNAMBON.COM - Perkecil rentang kendali untuk akses layanan kesehatan, DPRD Maluku Tengah meminta pembangunan rumah sakit di Wilayah Seram Utara. 
‎
‎Hal itu disampaikan langsung oleh Ketua Komisi IV DPRD Maluku Tengah, Musriadin Labahawa saat diwawancarai awak media, Kamis (25/9/2025).
‎
‎Politisi PKS itu mengaku, masalah ini merupakan kegelisahan Komisi IV setelah melihat langsung kondisi masyarakat ada di Kecamatan Seram Utara Timur Seti dan Kecamatan Seram Utara Timur Kobi.
‎
‎"Memang kondisinya tidak ada jalan lain kecuali harus bangun rumah sakit di daerah sana," ujarnya.

Baca juga: 23 Saksi Dugaan Korupsi Dispora Diperiksa Kejari Maluku Tenggara 

Baca juga: Besaran Gaji PPPK Paruh Waktu SBT Belum Ditetapkan, Bupati Fachri: Sesuai Keuangan Daerah 

‎Karena yang menjadi keterbatasan mereka disana adalah ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan.
‎
‎Pasalnya, ketika masyarakat sakit dalam kondisi kronis itu harus dilarikan ke RSUD Masohi ataupun berobat ke Kabupaten SBB.
‎
‎Menurut Musriadin, masalah ini mesti diselesaikan dengan dibangunnya rumah sakit, entah itu tipe C, tipe D atau Rumah Sakit Pratama. Tentu dengan menyediakan dokter dan fasilitas yang baik.
‎
‎"Saya kira tidak lagi dirujuk ke Masohi mengingat perjalanan ke Masohi 6 sampai 7 jam melewati Jalur Trans atau Jalan SS," ungka Wakil Rakyat itu prihatin.
‎
‎Musriadin bilang, hal ini berkaitan dengan visi misi Bupati dan Wakil Bupati di tahun 2024 kemarin pada saat konsolidasi lapangan.
‎
‎"Saya piki ini mengarah kepada apa yg menjadi program kerja Bupati dan Wakil Bupati untuk direalisasikan," harap Ketua Komisi IV itu.
‎
‎Sebagai perwakilan masyarakat, pihaknya mendorong hal ini agar segera direalisasikan, karena pendidikan dan kesehatan menjadi dua hal yg sangat penting. 
‎
‎Sebagai langkah tindak lanjut, pihaknya mengingatkan Tik Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), yang mana bagi Musriadin, DPRD juga punya kewenagan untuk penganggaran.
‎
‎"Bagi saya ini menjadi kepentingan masyarakat yang mendesak dan penting untuk segera direalisasikan sebelum APBD 2026 dibahas," pungkasnya. (*)