Menyoal Blok Masela, Gubernur Maluku: Proyek Ini Sangat Penting dan Harus Segera Berjalan

Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Maula M Pelu

AMBON, TRIBUNAMBON.COM - Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa berkomitmen mendorong percepatan pengembangan Lapangan Abadi Blok Masela.

Menurutnya, proyek tersebut begitu dinanti mengingat manfaat besar bagi pembangunan nasional hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat Maluku.

“Kami di Maluku sangat mendukung rencana pengembangan proyek. Proyek ini sangat penting dan tidak ada pilihan lain, proyek ini harus segera berjalan karena manfaatnya sangat besar bagi daerah maupun masyarakat,“ ujar Gubernur saat menghadiri rapat koordinasi bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), SKK Migas, serta sejumlah pemerintah daerah terkait persiapan groundbreaking dan percepatan onstream proyek tersebut di gedung Heritage Kementerian ESDM, di Jakarta Pusat. 

Meski begitu, Lewerissa juga mengingatkan agar seluruh tahapan pelaksanaan proyek tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan kepastian hukum. 

Hingga 9 Juni 2026 sebanyak 268 warga terdampak telah masuk dalam proses pendataan.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 187 orang telah terdata, sementara 81 orang lainnya masih dalam proses pendataan.

Tak hanya masyarakat, Tim Terpadu Penanggulangan Dampak Sosial Kemasyarakatan (TIMDU TDSK) juga melakukan inventarisasi terhadap lahan, bangunan, kebun, dan tanaman tumbuh milik warga yang berada di area pengembangan proyek. 

Baca juga: Pakai Sabu di Rumah Dinas Polres Buru, Empat Oknum Polisi Ini Dipecat Tidak Hormat

Baca juga: Gubernur Maluku Dorong Warga Lokal Pelaku Utama Proyek Blok Masela: Jangan Jadi Penonton

Hingga saat ini, luas lahan kebun yang berhasil didata mencapai sekitar 95,84 hektare. 

Sementara untuk area prioritas yang menjadi fokus percepatan, sebagian besar proses pendataan telah diselesaikan dan ditargetkan rampung pada 10 Juni 2026.

Hingga kini, proses pendataan tanaman berkayu masih berlangsung karena membutuhkan pengukuran teknis yang lebih rinci dibandingkan tanaman lainnya. 

Gubernur menegaskan, proses penyediaan lahan dan penanganan dampak sosial kemasyarakatan harus mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018 yang telah diperbaharui melalui Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2023. 

Menurutnya, Kepatuhan terhadap regulasi menjadi kunci agar percepatan pembangunan tidak menimbulkan persoalan hukum yang justru berpotensi menghambat proyek di kemudian hari.

“Kami berharap seluruh proses dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku, agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari yang dapat menghambat penyelesaian santunan maupun pelaksanaan pembangunan proyek,“ katanya.

Pemprov Maluku juga berharap sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan SKK Migas, kontraktor pelaksana, dan masyarakat terus diperkuat untuk mempercepat penyediaan lahan. 

Dengan kolaborasi yang baik, pemerintah optimis proses groundbreaking hingga pengembangan Lapangan Abadi Masela dapat berjalan sesuai target yang telah ditetapkan. (*)