DPRD SBT Bongkar Fakta Hilirisasi Sagu yang Diklaim Pemda

Laporan Wartawan Tribunambon.com, Haliyudin Ulima 

BULA, TRIBUNAMBON.COM – Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), Abdul Aziz Yanlua, melontarkan kritik keras terhadap narasi keberhasilan Pemerintah Daerah (Pemda) SBT yang selama ini kerap mengklaim program hilirisasi sagu sebagai capaian daerah.

Menurut Abdul Aziz, hilirisasi sagu bukanlah kewenangan pemerintah kabupaten, melainkan kebijakan pemerintah pusat yang pendanaannya juga tidak tercatat dalam Rekening Umum Kas Daerah (RKUD) Kabupaten SBT.

Pernyataan itu disampaikan Abdul Aziz dalam rapat kerja pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2026, Selasa (9/12/2025), di ruang paripurna DPRD SBT.

“Kita bicara jujur. Hilirisasi sagu itu kebijakan pemerintah pusat. Dananya juga tidak termuat dalam rekening umum kas daerah. Itu bukan kewenangan bupati untuk dikelola dalam dana transfer TKD,” tegasnya.

Ia menyayangkan, program yang bukan menjadi kewenangan daerah justru dijadikan sebagai bahan utama kampanye keberhasilan Pemda di ruang publik, khususnya melalui media sosial.

“Kalau mau bicara deskripsi PDRB, itu oke saja untuk menggambarkan pendapatan regional bruto. Tapi dananya tidak masuk ke kas daerah. Jadi kita ini sedang main kampanye ke sesuatu yang bukan kewenangan daerah kita,” ujarnya.

Baca juga: Tanda Larangan di Jalan Rijali Tak Dihiraukan, Kendaraan Roda Empat Masih Saja Parkir

Baca juga: Kejari Buru Bongkar 8 Kasus Korupsi Sepanjang 2025, Pemulihan Keuangan Negara Tembus Rp10 Miliar

Tak hanya hilirisasi sagu, Abdul Aziz juga menyinggung program pisang abaka yang menurutnya bernasib sama.

“Hilirisasi sagu dan pisang abaka, dua-duanya tidak ada dalam kewenangan bupati untuk dikelola dalam dana TKD. Tapi seolah-olah itu dijadikan sebagai keberhasilan daerah,” katanya.

Ia pun mempertanyakan apa sebenarnya yang ingin dibanggakan oleh Pemerintah Daerah kepada publik.

“Kita ini sedang kampanye ke sesuatu yang bukan inovasi dan kreativitas daerah kita. Lalu apa yang kita banggakan?” sindirnya.

Dalam kondisi efisiensi anggaran nasional saat ini, Abdul Aziz menilai pemerintah daerah seharusnya lebih fokus membangun kemandirian fiskal berbasis potensi lokal yang benar-benar menjadi kewenangan daerah.

“Pemerintah pusat sekarang sedang mengajarkan daerah untuk mandiri secara fiskal. Karena itu kita fokus membangun pendapatan asli daerah kita, bukan malah pilih-pilih program yang bukan jadi kewenangan kita,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa keberhasilan pembangunan tidak bisa hanya diukur dari narasi dan unggahan media sosial, tetapi harus tercermin dalam angka-angka fiskal serta kesejahteraan nyata masyarakat.

“Habis itu diposting di media sosial kita berhasil. Berhasil tai kucing apa? Sementara pembahasan APBD saja semua terlambat,” katanya dengan nada menyindir.

Dirinya menegaskan, arah kebijakan umum anggaran seharusnya menggambarkan kondisi daerah secara jujur, baik potensi maupun kelemahan yang ada.

“Di dalam kebijakan umum anggaran itu kita harus bicara jujur tentang potensi daerah, tingkat kemiskinan, indeks pembangunan manusia, dan kebutuhan riil masyarakat SBT. Jangan hanya kemasan yang indah,” tutupnya.(*)