Ketua DPRD SBT Soroti Keterlambatan APBD 2026, Wanti-wanti Dampak Berat bagi Ekonomi Warga

Laporan Wartawan Tribunambon.com, Haliyudin Ulima 

BULA, TRIBUNAMBON.COM – Ketua DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), Risman Sibualamo, menyoroti keras keterlambatan pembahasan APBD Tahun Anggaran 2026 yang dinilai akan berdampak bagi kondisi ekonomi masyarakat.

Terlebih jelang bulan suci Ramadan.

Hal itu disampaikan Risman saat rapat kerja pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2026 bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), di ruang paripurna DPRD SBT, Selasa (9/12/2025).

Risman menegaskan, keterlambatan pembahasan APBD merupakan bentuk pengabaian terhadap aturan perundang-undangan, salah satunya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

“Kita ini selalu terlambat. Jangan sampai kita tersadar di ujung waktu lagi. Ini bukan salah DPRD. Pimpinan DPRD sudah menyurat sejak lama,” tegasnya.

Ia juga mengungkapkan kekhawatirannya terhadap potensi pemotongan anggaran hingga Rp. 117 miliar akibat keterlambatan tersebut, sebagaimana yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya.

“Dulu katanya dipotong Rp. 44 miliar, tahun ini Rp. 117 miliar. Ini bahaya kalau terus berulang,” ujarnya.

Baca juga: Kunker ke MBD: Kapolda Maluku Minta Personel Jadi Penolong Masyarakat

Baca juga: ‎Kawasan Pasar Terbengkalai di Masohi Dijadikan Lokasi Pembuangan Sampah

Menurut Risman, ketergantungan besar daerah terhadap APBD membuat dampak keterlambatan anggaran sangat dirasakan langsung oleh masyarakat. 

Ia bahkan mengungkapkan kondisi memprihatinkan di mana gaji sejumlah karyawan di salah satu perusahaan di SBT belum dibayarkan selama enam bulan.

“Hari ini gaji teman-teman di perusahaan Karlez bahkan ada yang sudah enam bulan belum dibayar,” ungkapnya.

Kondisi itu, kata Risman, semakin memperparah tekanan ekonomi masyarakat, jika APBD kembali terlambat disahkan, beban hidup warga dipastikan akan semakin berat.

Ia juga mengingatkan jika proses anggaran kembali molor, masyarakat dikhawatirkan akan semakin kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pokok.

“Masuk bulan puasa, orang mau belanja saja susah. Anak-anak mau masuk sekolah juga susah. Ini kenyataan yang harus kita lihat,” tutupnya.(*)