Ribuan Calon PPPK Terancam Gagal, DPRD SBT Minta Perpanjangan Waktu Pemberkasan

Laporan Wartawan Tribunambon.com, Haliyudin Ulima

BULA, TRIBUNAMBON.COM - Impian 3.258 calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) untuk menjadi aparatur negara terancam pupus. 

Hal itu lantaran waktu pemberkasan yang terlalu singkat dinilai menjadi kendala utamanya. 

Situasi ini membuat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten SBT harus mendesak pemerintah setempat untuk segera memperpanjang masa pemberkasan.

Desakan ini disampaikan langsung oleh Komisi I DPRD dalam rapat kerja bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada Kamis sore (18/9/2025). 

Baca juga: Dr. Lies Marantika Harap Warga Mampu Organisir Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan 

Baca juga: Dinas Ketahanan Pangan Ungkap Kendala Pembangunan Dapur MBG di Kabupaten Buru

Ketua Komisi I, Abdul Aziz Yanlua, menyoroti ketidakseimbangan antara jumlah calon yang lulus dan terbatasnya waktu serta fasilitas pelayanan. 

"Waktunya pemberkasan hanya 9 hari, mulai tanggal 13 sampai 22 September 2025," ujarnya.

Yanlua memberikan contoh konkret yang menunjukkan mustahilnya proses ini berjalan lancar.

Pihak Polres setempat hanya mampu menerbitkan 250 SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian) dalam sehari. 

Dengan jumlah calon mencapai 3.258 orang, sangat tidak mungkin semua bisa terakomodasi dalam waktu yang mepet. 

"Jumlah PPPK paruh waktu kita tiga ribu lebih. Kemudian dari Polres itu hanya bisa menerbitkan SKCK dalam sehari 250 orang, itu artinya tidak semua adik-adik kita yang proses pemberkasan itu dapat terakomodir," tegas  Yanlua.

Selain masalah waktu, Komisi I juga meminta agar Pemkab tidak mempersulit proses pemberkasan. 

Yanlua menyebutkan bahwa berdasarkan petunjuk teknis dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), hanya ada beberapa syarat utama, yaitu SKCK, SKBS (Surat Keterangan Bebas Narkoba), dan pernyataan 5 poin.

Namun, Pemkab SBT menambahkan dua syarat lain, yakni surat pernyataan aktif bekerja dari instansi asal dan pernyataan kesediaan menerima gaji sesuai kemampuan keuangan daerah. 

Yanlua khawatir syarat tambahan ini bisa menjadi "jebakan" yang mempersulit para calon.

"Saya tadi tegaskan kepada pemerintah daerah lewat BKPSDM dan Bappeda bahwa dua syarat tambahan dari pemerintah daerah itu semoga saja tidak menjadi jebakan untuk adik-adik kita yang mengikuti proses pemberkasan," jelasnya. 

Sementara untuk skema penggajian, dirinya menjelaskan bahwa gaji PPPK paruh waktu tidak akan dihitung dalam belanja pegawai, melainkan akan dialokasikan melalui belanja barang dan jasa. 

"Jadi bisa disiasati oleh pemerintah daerah dalam bentuk alokasi anggaran belanja barang dan jasa, supaya semua dapat terbayarkan dari aspek upah," tutupnya. 

Meski demikian, besaran gaji yang akan diterima para calon masih belum jelas. 

Kepala Bappeda, Misnawati Derlean, dalam rapat tersebut belum bisa memberikan kepastian karena penentuan besaran gaji masih perlu dibicarakan secara matang oleh pemerintah daerah. (*)