Soal Postingan Hina Bupati Fachri, Kominfo SBT Ingatkan Kritik Harus Santun dan Berbasis Data

Ringkasan Berita:

• Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) menegaskan tidak anti terhadap kritik masyarakat, termasuk yang disampaikan melalui media sosial.
• Namun, kritikan mesti disampaikan secara santun, berbasis data, dan tidak berujung  penghinaan.
• Pernyataan itu disampaikan Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Dinas Kominfo SBT, Mustaffa Kella, saat menanggapi viralnya postingan salah satu akun Facebook yang menghina Bupati SBT, Fachri Husni Alkatiri.

Laporan Wartawan Tribunambon.com, Haliyudin Ulima

BULA, TRIBUNAMBON.COM – Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) menegaskan tidak anti terhadap kritik masyarakat, termasuk yang disampaikan melalui media sosial.

Namun, kritikan mesti disampaikan secara santun, berbasis data, dan tidak berujung  penghinaan.

Pernyataan itu disampaikan Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Dinas Kominfo SBT, Mustaffa Kella, saat menanggapi viralnya postingan salah satu akun Facebook yang menghina Bupati SBT, Fachri Husni Alkatiri.

Menurut Mustaffa, kritik merupakan bagian penting dalam demokrasi dan dibutuhkan pemerintah sebagai bahan evaluasi pembangunan daerah.

“Pemerintah daerah tidak alergi terhadap kritik. Bahkan Bupati Fachri Husni Alkatiri beberapa kali menyampaikan bahwa pemerintah tidak anti kritik,” ujarnya saat diwawancarai, Kamis (7/5/2026).

Ia menyebut kritik yang sehat justru membantu pemerintah memperbaiki pelayanan dan program pembangunan.

“Kritik itu bagus, menjadi semacam spion untuk pemerintah daerah mengoreksi segala aktivitas dan pembangunan,” katanya.

Baca juga: Kloter Pertama UPG 24 Jemaah Haji Asal Maluku Mulai Diberangkatkan Malam Ini

Baca juga: Libatkan Kementerian, Kominfo SBT Buru Pemilik Akun Facebook yang Hina Bupati

Namun, ia menyesalkan masih adanya kritik yang disampaikan dengan nada emosional dan tanpa dasar data yang jelas.

“Jangan kritik yang berdasarkan ketidaksukaan atau emosional, lalu no data. Ini yang fatal,” sesalnya.

Mustaffa mengatakan kebebasan berpendapat tetap memiliki batas yang harus dipatuhi seluruh masyarakat.

Menurutnya, penggunaan kata-kata kasar dan penghinaan di media sosial tidak bisa dibenarkan atas nama kritik.

“Pemerintah memberikan kebebasan menyampaikan pendapat, tapi juga ada batasan. Bahasa seperti di postingan itu tentu tidak masuk,” lanjutnya.

Ia mengingatkan masyarakat agar lebih bijak menggunakan media sosial dan mengedepankan etika dalam menyampaikan aspirasi.

“Kami membutuhkan kritik, tapi kritik yang berbasis data dan membangun,” tutupnya.