Laporan Wartawan TribunAmbon.com Ummi Dalila Temarwut 

NAMLEA,TRIBUNAMBON.COM - Pemilik Wisata Pantai Laaraba di Kota Namlea Kabupaten Buru mengaku kecewa dan merasa telah ditipu oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Buru. 

Bagaimana tidak, sejak tahun 2018 Pemilik Pantai Laaraba dijanjikan bantuan dana sebesar Rp. 200 juta, namun hingga kini tak kunjung terealisasi.

Pemilik Wisata, Ibu Laaraba mengatakan untuk mendapatkan dana bantuan pihak dinas meminta melengkapi berbagai dokumen administrasi termasuk pembayaran pajak dan penyertaan nomor rekening pribadi. 

Bahkan permintan itu disampaikan secara intens selama satu minggu. 

Demi memenuhi permintaan tersebut, ia bahkan harus merogoh kocek sendiri hingga Rp. 6 juta. 

Namun, setelah semua proses dilalui, tak ada satu pun kejelasan ataupun tindak lanjut dari Dinas Pariwisata.

“Mereka desak kita selama satu minggu untuk pengurusan administrasi yang katanya akan dapat bantuan Rp. 200 juta. Mereka minta nomor rekening, saya kasih. Tapi setelah itu sampai sekarang tidak ada kabar sama sekali,” keluhnya pada TribunAmbon.com,Minggu (3/8/2025).

Baca juga: Pemilik Pantai Laaraba Namlea Nilai Pemerintah Abaikan Potensi Wisata Unggulan

Baca juga: Belasan Catar Akademi TNI Kodam XV Pattimura Lolos Seleksi Pusat, 11 Orang asal Panda Ambon

Ironisnya, meski dana bantuan tak pernah turun, pemerintah kembali datang dengan tuntutan baru.

Yakni meminta Ibu Laaraba untuk membayar pajak sebagai pemilik objek wisata.

Namun, kali ini ia memilih untuk menolak.

“Sekarang saya disuruh bayar pajak oleh pemerintah, tapi saya tidak mau. Sudah cukup, terlalu banyak janji yang tak ditepati,” tambahnya.

Kejadian ini menyoroti persoalan klasik dalam pengelolaan sektor pariwisata di daerah, di mana pelaku lokal sering kali dibebani tanggung jawab dan administrasi, tanpa diiringi kepastian atau dukungan nyata dari pemerintah.

Pantai Laaraba sendiri merupakan salah satu destinasi unggulan yang memiliki potensi besar untuk menarik wisatawan. 

Sayangnya, ketidakjelasan kebijakan dan lemahnya komitmen dinas terkait justru membuat potensi tersebut terhambat.

Kini, masyarakat dan pelaku wisata lokal mempertanyakan: apakah janji bantuan pemerintah sekadar formalitas, atau memang ada sistem yang rusak di balik pengelolaan pariwisata daerah?.(*)