Laporan Wartawan Tribunambon.com, Haliyudin Ulima

BULA, TRIBUNAMBON.COM - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), Provinsi Maluku, Jazali Keliwar meminta agar seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) harus mengutamakan tenaga honorer.

Hal itu menyusul banyaknya tenaga honorer yang telah mengabdi selama bertahun-tahun di wilayah SBT justru gagal pada tahapan seleksi pemberkasasan tersebut.

Padahal kata dia, proses pendaftaran formasi untuk PPPK harusnya mengutamakan tenaga honorer yang dibuktikan dengan pengalaman mengabdi di suatu daerah, termasuk di SBT.

Jazali meminta agar, Pemerintah Kabupaten SBT  bersama Badan Kepagawaian Daerah (BKD) setempat lebih ketat perihal berkas calon peserta.

“Saya menegaskan harus ada telaah dari pemerintah daerah baik melalui BKD terkait berkas tes PPPK harus dikoreksi secara baik-baik,” ujarnya, Selasa (13/5/2025).

Baca juga: Fasilitas Tak Memadai, Siswa MTs Negeri 1 SBT Cabang Pulau Panjang Sebrangi Laut 70 KM tuk Ujian

Baca juga: Dituduh Manipulasi Data Produksi, Kadis Perikanan SBT Angkat Bicara

Ia mengakui, dari hasil penelusurannya terdapat sebagian peserta yang mengikuti tahapan seleksi PPPK tahap pertama dan kedua, bukan tenaga honorer.

Padahal kata dia, pelaksanaan tes PPPK telah dikhususkan bagi mereka yang minimal telah menjadi pegawai honor di salah satu instansi selambat-lambatnya dua tahun.

“Kasihan, adik-adik, anak-anak kita yang sudah cukup lama mengabaikan diri tetapi setelah ikut seleksi tidak lulus bahkan jatuh di pemberkasan,” tegasnya.

Lebih lanjut ditegaskan kepada Badan Kepegawaian Daerah setempat untuk lebih teliti dalam menyeleksi seluruh data calon peserta, yang merupakan tenaga honor.

“Jangan sekali-sekali kita mengangkat tenaga honorer siluman. Harus punya data yang jelas dan akurat,” tukasnya.

Dirinya berharap, dibawah kuasa Bupati, Fachri Husni Alkatiri dan  Muhammad Mifta Thoha Rumarey Wattimena, masalah tersebut tidak lagi terulang, dan bisa perhatikan secara maksimal.

“Sebagai wakil rakyat, saya minta kepada pemerintah daerah agar jeli melihat masalah ini, terutama Badan Kepegawaian Daerah kabupaten SBT,” tutupnya.(*)