Kian Marak! Bodewin Wattimena Tegaskan Berantas dan Tertibkan Parkir Liar

Ringkasan Berita:

• Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena menegaskan segara berantas dan tertibkan parkir liar yang kian marak terjadi di Kota Ambon. 
• Pernyataan ini disampaikannya saat memimpin apel pagi awal tahun 2026, di halaman belakang Balai Kota Ambon, Senin (5/1/2025). 
• Kata dia, negara tidak boleh kalah oleh parkir liar maupun kelompok-kelompok yang menguasai ruang publik secara sepihak. 
• Pemkot Ambon wajib hadir untuk memberikan ketegasan dan menjaga ketertiban dan marwah hukum di kota ini. 

Laporan Jurnalis TribunAmbon.com, Novanda Halirat

AMBON, TRIBUNAMBON.COM - Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena menegaskan segara berantas dan tertibkan parkir liar yang kian marak terjadi di Kota Ambon. 

Pernyataan ini disampaikannya saat memimpin apel pagi awal tahun 2026, di halaman belakang Balai Kota Ambon, Senin (5/1/2025). 

Kata dia, negara tidak boleh kalah oleh parkir liar maupun kelompok-kelompok yang menguasai ruang publik secara sepihak. 

"Praktik parkir liar di badan jalan dan terminal sudah terlalu lama dibiarkan dan tidak boleh lagi ditoleransi," katanya melalui pers rilis yang diterima TribunAmbon.com. 

Baca juga: 2 Bulan Terakhir, 145 Aduan Masuk Lewat WhatsApp Lapor Kapolda Maluku

Baca juga: Hari Keempat Usai Tahun Baru 2026, 1.250 Pengunjung Padati Pantai Gumumae Bula

Lanjut Wattimena, Pemkot Ambon wajib hadir untuk memberikan ketegasan dan menjaga ketertiban marwah hukum di kota ini. 

Sehingga berbagai upaya pun digagaskan dengan menggandeng pihak-pihak terkaitnya. 

“Parkir di badan jalan harus dihentikan. Terminal bukan tempat parkir sembarangan. Kita sudah berkoordinasi dengan Polresta, dan penertiban akan dilakukan secara tegas,” tegasnya. 

Menurutnya, persoalan parkir liar bukan sekadar masalah teknis lalu lintas, melainkan menyangkut ketegasan negara dalam menegakkan aturan. 

Jika pelanggaran terus dibiarkan, maka pemerintah akan kehilangan kewibawaan di mata publik.

Tak hanya itu, Wattimena dengan tegas menolak kelompok yang bertindak memiliki kuasa atas ruang publik. 

“Tidak boleh ada kelompok yang merasa dirinya pemilik sah Kota Ambon. Ambon milik negara dan milik seluruh warga. Pemerintah punya aturan, kewenangan, dan tanggung jawab untuk menertibkan,” ujarnya.

Dirinya juga mengkritik pola penertiban yang dinilai hanya sebentar bertahan itu. 

Hal ini menyebabkan pelanggaran itu terjadi secara berulang dari tahun ke tahun.