Polda Maluku Kekurangan SDM: Tugas Membengkak, Layanan Publik Terancam?

Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi menggerus tingkat kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. 

Masyarakat menuntut respons cepat, kehadiran polisi di lapangan, dan penegakan hukum yang tegas. 

Namun tuntutan itu berbenturan dengan realitas jumlah personel yang tidak sebanding.

Tambahan Personel yang Tak Signifikan

Ironisnya, di tengah defisit besar tersebut, pada tahun 2025 Polda Maluku hanya mendapat tambahan 71 personel Bintara. 

Angka ini nyaris tidak berarti jika dibandingkan dengan kekurangan lebih dari enam ribu anggota. 

Fakta ini memunculkan pertanyaan yang tak terelakkan: apakah Polda Maluku bukan menjadi prioritas dalam kebijakan pemenuhan SDM Polri di tingkat nasional?

Di sisi lain, Kapolda Maluku datang dengan berbagai program unggulan. 

Latar belakang akademik sebagai profesor memberi harapan akan pendekatan yang sistematis dan berbasis konsep. 

Namun tanpa dukungan SDM yang memadai, sederet program tersebut berpotensi menjadi beban tambahan bagi anggota di lapangan, bukan solusi.

Salah satu program yang menuntut kesiapsiagaan tinggi adalah Respons Time, yang mengharuskan anggota bergerak cepat menindaklanjuti laporan masyarakat, khususnya melalui layanan darurat 110. 

Program ini ideal di atas kertas, tetapi menjadi problematik ketika jumlah personel terbatas dan wilayah kerja sangat luas, ditambah banyaknya titik rawan konflik horizontal di Maluku.

Antara Optimalisasi Program dan Realitas Lapangan

Dengan kondisi yang ada, persoalan Polda Maluku bukan sekadar soal mengoptimalkan program, melainkan keberanian negara untuk menambah jumlah personel secara signifikan. 

Tanpa itu, penguatan kapasitas hanya akan memeras energi anggota yang sudah bekerja di luar batas ideal.