Polda Maluku Kekurangan SDM: Tugas Membengkak, Layanan Publik Terancam?

"Jadi laut itu mendominasi wilayah-wilayah kita. Dan dari situasi wilayah ini, Polda Maluku memiliki 11 Polres (yang tersebar di 11 kabupaten/kota) dengan jumlah personil 8.893 orang,’ ungkapnya.”

Padahal, kebutuhan ideal Polda Maluku menembus angka 15 ribu lebih anggota. 

Kesenjangan antara kebutuhan dan realitas ini menjadikan tugas kepolisian di Maluku tidak hanya berat, tetapi juga berisiko.

“Berdasarkan daftar isian personil, Polda Maluku mestinya memiliki kurang lebih 15 ribu lebih anggota. Sehingga dengan keterbatasan personel dan wilayah perairan tersebut menjadi tantangan tersendiri dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," ungkapnya.

Kapolda menegaskan, keterbatasan ini memaksa institusinya mengandalkan strategi internal untuk bertahan.

"Tentu ini menjadi tantangan tersendiri bagi kami. Karena itu, tantangan strategis yang dijalankan untuk melaksanakan program kepolisian di Polda Maluku antara lain dengan mengupdate kemampuan-kemampuan anggota sehingga mampu mengcover beberapa program kepolisian," jelas Jenderal bintang dua itu.

Untuk menjaga motivasi dan disiplin para personel, mekanisme penghargaan dan sanksi juga diterapkan.

“Untuk memotivasi anggota dalam melaksanakan tugas kepolisian secara baik dan berprestasi, Polda Maluku memberikan reward, dan punishment kepada mereka yang melakukan pelanggaran," ujarnya.

Namun pertanyaannya, sejauh mana strategi internal mampu menutupi kekurangan struktural sebesar 42 persen?

Wilayah Luas, Personel Terbatas, Beban Kerja Bertumpuk

Secara administratif, Polda Maluku membawahi 11 kabupaten/kota di provinsi dengan luas wilayah sekitar 712.480 km⊃2;, di mana 93 persen berupa lautan dan hanya 7 persen daratan. 

Dengan jumlah penduduk yang pada akhir 2024 diperkirakan mencapai 1.935.586 jiwa, tantangan keamanan di Maluku bukan hanya soal kriminalitas, tetapi juga pengawasan wilayah, konflik horizontal, hingga pengamanan aktivitas masyarakat lintas pulau.

Keterbatasan personel secara langsung berdampak pada penegakan hukum. 

Banyak anggota, khususnya di fungsi reserse yang seharusnya fokus pada penyelidikan dan pengungkapan kasus, terpaksa dialihkan untuk kegiatan pengamanan rutin seperti Natal dan Tahun Baru.

Tumpang tindih beban kerja menjadi keniscayaan, dan konsekuensinya adalah lambatnya penanganan perkara.