Transfer Dana Pusat Menurun, Vanath Sebut Kemiskinan Maluku Dipicu Struktur Ekonomi yang Rentan

Ringkasan Berita:

• Wakil Gubernur Maluku Abdullah Vanath, mengungkapkan bahwa tingginya angka kemiskinan di Maluku tidak hanya dipengaruhi oleh rendahnya pendapatan masyarakat, tetapi juga struktur ekonomi daerah yang hingga kini masih sangat bergantung pada pembelanjaan pemerintah dan dana transfer dari pusat.
• Pernyataan tersebut disampaikan Vanath saat menghadiri FGD Pendalaman Informasi Penyusunan Laporan Eksekutif Daerah Perwakilan BPKP Provinsi Maluku.

Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Maula M Pelu

AMBON, TRIBUNAMBON.COM - Wakil Gubernur Maluku Abdullah Vanath, mengungkapkan bahwa tingginya angka kemiskinan di Maluku tidak hanya dipengaruhi oleh rendahnya pendapatan masyarakat, tetapi juga struktur ekonomi daerah yang hingga kini masih sangat bergantung pada pembelanjaan pemerintah dan dana transfer dari pusat.

Pernyataan tersebut disampaikan Vanath saat menghadiri Focus Group Discussion (FGD) Pendalaman Informasi Penyusunan Laporan Eksekutif Daerah Perwakilan BPKP Provinsi Maluku bertema sektor kemiskinan yang berlangsung secara luring dan daring di kantor BPKP Perwakilan Provinsi Maluku pada Selasa (9/6/2026).

Dalam forum yang menjadi bagian dari upaya memperkuat kebijakan penanggulangan kemiskinan tersebut, Vanath menegaskan bahwa persoalan kemiskinan di Maluku harus dilihat secara menyeluruh dengan mempertimbangkan kondisi seluruh kabupaten dan kota di daerah itu.

“Peta kemiskinan Maluku merupakan kontribusi dari peta kemiskinan 11 kabupaten atau kota. Demikian pula beta kemiskinan nasional merupakan akumulasi dari kondisi kemiskinan di 38 provinsi dan 514 kabupaten atau kota di seluruh Indonesia,” kata Vanath. 

Menurutnya, karakteristik ekonomi Maluku berbeda dengan sejumlah daerah lain yang ditopang oleh sektor industri besar. 

Di Maluku, aktivitas ekonomi masyarakat masih sangat bergantung pada perputaran anggaran pemerintah melalui APBD maupun APBN. 

Baca juga: Telkomsel Gelar Talkshow dan Mini Workshop Terpujilah Guru, Diikuti Ratusan Pengajar

Baca juga: Rakor Penyelesaian Konflik Tapal Batas Kawasan TN Manusela, Pemda dan Balai Sepakati 6 Solusi ini

Ketergantungan tersebut membuat perekonomian daerah rentan terhadap perubahan kebijakan fiskal nasional.

Vanath menjelaskan, penurunan dana transfer dari pemerintah pusat akibat kebijakan efisiensi anggaran pada tahun 2025 dan 2026 turut mempengaruhi peredaran uang di masyarakat dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah.

“Pertumbuhan ekonomi salah satunya dipengaruhi oleh jumlah uang yang beredar. Ketika dana yang beredar berkurang, tentu akan berdampak pada kemampuan daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi,” ujarnya. 

Ia menilai kondisi tersebut menjadi tantangan serius bagi Maluku yang masih mengandalkan sektor primer seperti pertanian, perkebunan, dan kelautan sebagai penopang utama ekonomi masyarakat.

Karena itu, Vanath mendorong penguatan sektor sektor unggulan daerah yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan berkelanjutan. 

Komoditas seperti cengkeh, pala, kelapa, dan kakao dinilai memiliki potensi besar untuk meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus mengurangi angka kemiskinan.

Sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah, Vanath mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi Maluku telah mengusulkan program kepada Kementerian Pertanian berupa bantuan bibit kakao kepada masyarakat yang disertai dukungan pendapatan bulanan selama masa pengembangan tanaman.

Program tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu solusi jangka panjang dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan.