Program MBG Masif Tapi Nilai Tukar Petani di Maluku Turun, Kepala BPS: Suplai Masih dari Luar Daerah

Ringkasan Berita:

• Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Maluku, Maritje Pattiwaellapia, mengungkapkan masih adanya ketidakselarasan antara pelaksanaan program MBG dengan pemanfaatan potensi sumber daya lokal yang dimiliki Maluku. 
• Berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, BPS menemukan sejumlah pemasok atau suplier bahan pangan untuk program nasional tersebut masih mengambil barang dari luar daerah. 

Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Maula M Pelu

AMBON, TRIBUNAMBON.COM - Di tengah masifnya pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Nilai Tukar Petani (NTP) di Provinsi Maluku justru tercatat mengalami penurunan dan masih menjadi m terendah secara nasional pada Mei 2026.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Maluku, Maritje Pattiwaellapia, mengungkapkan masih adanya ketidakselarasan antara pelaksanaan program MBG dengan pemanfaatan potensi sumber daya lokal yang dimiliki Maluku. 

Berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, BPS menemukan sejumlah pemasok atau suplier bahan pangan untuk program nasional tersebut masih mengambil barang dari luar daerah. 

“Memang yang kita cek di lapangan, ternyata ada responden yang kita temui itu suplier mengambil barang dari luar. Jadi belum memanfaatkan potensi yang ada di daerah,” kata Maritje dalam rilis peluncuran berita resmi statistik untuk periode Juni 2026.

Dirinya menjelaskan pasokan dari luar Maluku diduga dipengaruhi oleh keterbatasan ketersediaan komoditas lokal untuk memenuhi kebutuhan dalam jumlah besar, serta faktor kualitas dan keberlanjutan pasokan. 

“Mungkin karena terbatas, atau dari sisi kualitas, atau memang stok di luar lebih banyak. Takutnya ambil dari dalam dia tidak berkelanjutan. Itu yang kita dapat seperti itu,” ujarnya. 

Baca juga: Situasi di SBB Mulai Kondusif: Ratusan Aparat Disiagakan Usai Ketegangan dan Pembakaran Mobil Polisi

Baca juga: Dugaan Pelecehan dan Penganiayaan Picu Ketegangan Warga di Kecamatan Hualmual - SBB

Padahal, program MBG diharapkan dapat menjadi pengungkit ekonomi daerah melalui penyerapan hasil pertanian, perikanan, dan peternakan lokal. 

Selain faktor program MBG yang belum sepenuhnya menyerap produk lokal, BPS juga mencatat adanya faktor lain yang ikut menekan NTP, salah satunya ialah anjloknya harga komoditas hortikultura akibat kelebihan pasokan. 

Maritje mencontohkan kondisi petani cabai rawit di Seram Timur yang kesulitan memasarkan hasil panennya karena produksi melimpah. 

“Ada faktor lain juga yang mempengaruhi NTP kita juga. Jadi kaya begini, ada petani-petani kita seperti di Seram Timur misalnya, mereka punya hasil cabai rawit melimpah jadi tidak bisa lagi jual keluar. Karena stok melimpah, harga yang ditawarkan juga rendah. Jadi nilai tukar petani itu yang kita konsen itu di harga, jadi ketika harga petani itu rendah, artinya dia jual dengan harga rendah sementara dia harus mengeluarkan biaya produksi jauh lebih tinggi terhadap indeks yang dibayar. Jadi indeks yang diterima petani jauh lebih rendah karena harganya rendah, belum juga untuk makan dan lainnya. Jadi ketika si petani punya pendapatan terbatas, disampingnya itu dia harus mengeluarkan tinggi, makanya indeks yang dibayar jauh lebih tinggi dan indeks yang diterima naik juga tetapi kenaikan tidak lebih besar dibanding indeks yang dibayar,” jelasnya. 

NTP Maluku Turun 0,83 Persen

Data BPS menunjukkan Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Maluku pada Mei 2026 tercatat sebesar 93,00 atau turun 0,83 persen dibanding April 2026 yang berada pada angka 93,77. 

Angka tersebut menjadikan Maluku sebagai provinsi dengan NTP terendah di Indonesia dari total 38 provinsi. 

“NTP tertinggi terjadi di Provinsi Riau sebesar 207,41 sedangkan terendah terjadi di Provinsi Maluku sebesar 93,00,” jelas Maritje. 

Penurunan NTP ini merupakan hasil pemantauan harga perdesaan di 42 Kecamatan di Maluku dan dipublikasikan dalam Berita Resmi Statistik BPS periode 2026.

Maritje menjelaskan, penurunan NTP terjadi karena kenaikan Indeks Harga yang Diterima Petani (It) hanya sebesar 0,17 persen, lebih rendah dibanding kenaikan Indeks Harga yang Dibayarkan Petani (Ib) yang mencapai 1,01 persen. 

Pada Mei 2026, It terjadi sebesar 119,19, naik tipis dari 118,99 pada April 2026. Sementara Ib meningkat dari 126,89 menjadi 128,17. 

Artinya, biaya yang harus dikeluarkan petani untuk kebutuhan rumah tangga maupun produksi pertanian meningkat lebih cepat dibandingkan yang mereka peroleh dari hasil penjualan komoditas. 

Hortikultura Jadi Penyumbang Penurunan Terbesar

Secara sektoral, penurunan NTP Mei 2026 terutama disumbangkan oleh subsektor hortikultura yang mengalami penurunan hingga 10,10 persen. 

Sementara empat subsektor lainnya masih mencatat peningkatan, yakni ; 

- Subsektor tanaman pangan (0,68 persen), 
- Subsektor tanaman perkebunan rakyat (0,95 persen), 
- Subsektor peternakan (2,02 persen) 
- Subsektor perikanan (2,59 persen).

BPS juga mencatat seluruh subsektor mengalami kenaikan Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib), dengan peningkatan tertinggi terjadi pada subsektor tanaman perkebunan rakyat sebesar 1,46 persen. 

“Indeks Harga yang Diterima oleh Petani (It) dari kelima subsektor menunjukkan fluktuasi harga komoditas pertanian yang dihasilkan oleh petani,” jelas Kepala BPS Maluku. 

NTP Masih Lebih Rendah Dibanding Tahun Lalu

Jika dilihat secara kumulatif Januari hingga Mei 2026, NTP Maluku tercatat 8,59 persen lebih rendah dibanding periode yang sama pada 2025. 

Penurunan tersebut terutama dipicu merosotnya kinerja subsektor tanaman perkebunan rakyat yang mengalami kontraksi hingga 19,26 persen. 

Dalam periode tersebut, NTP tertinggi tercatat pada subsektor perikanan sebesar 113, 94, sedangkan terendah berada pada subsektor tanaman perkebunan rakyat sebesar 85,19. 

Sekedar mengetahui, Nilai Tukar Petani (NTP) adalah perbandingan indeks harga yang diterima petani (It) terhadap indeks harga yang dibayar petani (Ib).

NTP merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan atau daya beli petani di perdesaan. 

NTP juga menunjukkan daya tukar (terms of trade ) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. (*)