Program MBG Masif Tapi Nilai Tukar Petani di Maluku Turun, Kepala BPS: Suplai Masih dari Luar Daerah

Ringkasan Berita:

• Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Maluku, Maritje Pattiwaellapia, mengungkapkan masih adanya ketidakselarasan antara pelaksanaan program MBG dengan pemanfaatan potensi sumber daya lokal yang dimiliki Maluku. 
• Berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, BPS menemukan sejumlah pemasok atau suplier bahan pangan untuk program nasional tersebut masih mengambil barang dari luar daerah. 

Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Maula M Pelu

AMBON, TRIBUNAMBON.COM - Di tengah masifnya pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Nilai Tukar Petani (NTP) di Provinsi Maluku justru tercatat mengalami penurunan dan masih menjadi m terendah secara nasional pada Mei 2026.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Maluku, Maritje Pattiwaellapia, mengungkapkan masih adanya ketidakselarasan antara pelaksanaan program MBG dengan pemanfaatan potensi sumber daya lokal yang dimiliki Maluku. 

Berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, BPS menemukan sejumlah pemasok atau suplier bahan pangan untuk program nasional tersebut masih mengambil barang dari luar daerah. 

“Memang yang kita cek di lapangan, ternyata ada responden yang kita temui itu suplier mengambil barang dari luar. Jadi belum memanfaatkan potensi yang ada di daerah,” kata Maritje dalam rilis peluncuran berita resmi statistik untuk periode Juni 2026.

Dirinya menjelaskan pasokan dari luar Maluku diduga dipengaruhi oleh keterbatasan ketersediaan komoditas lokal untuk memenuhi kebutuhan dalam jumlah besar, serta faktor kualitas dan keberlanjutan pasokan. 

“Mungkin karena terbatas, atau dari sisi kualitas, atau memang stok di luar lebih banyak. Takutnya ambil dari dalam dia tidak berkelanjutan. Itu yang kita dapat seperti itu,” ujarnya. 

Baca juga: Situasi di SBB Mulai Kondusif: Ratusan Aparat Disiagakan Usai Ketegangan dan Pembakaran Mobil Polisi

Baca juga: Dugaan Pelecehan dan Penganiayaan Picu Ketegangan Warga di Kecamatan Hualmual - SBB

Padahal, program MBG diharapkan dapat menjadi pengungkit ekonomi daerah melalui penyerapan hasil pertanian, perikanan, dan peternakan lokal. 

Selain faktor program MBG yang belum sepenuhnya menyerap produk lokal, BPS juga mencatat adanya faktor lain yang ikut menekan NTP, salah satunya ialah anjloknya harga komoditas hortikultura akibat kelebihan pasokan. 

Maritje mencontohkan kondisi petani cabai rawit di Seram Timur yang kesulitan memasarkan hasil panennya karena produksi melimpah. 

“Ada faktor lain juga yang mempengaruhi NTP kita juga. Jadi kaya begini, ada petani-petani kita seperti di Seram Timur misalnya, mereka punya hasil cabai rawit melimpah jadi tidak bisa lagi jual keluar. Karena stok melimpah, harga yang ditawarkan juga rendah. Jadi nilai tukar petani itu yang kita konsen itu di harga, jadi ketika harga petani itu rendah, artinya dia jual dengan harga rendah sementara dia harus mengeluarkan biaya produksi jauh lebih tinggi terhadap indeks yang dibayar. Jadi indeks yang diterima petani jauh lebih rendah karena harganya rendah, belum juga untuk makan dan lainnya. Jadi ketika si petani punya pendapatan terbatas, disampingnya itu dia harus mengeluarkan tinggi, makanya indeks yang dibayar jauh lebih tinggi dan indeks yang diterima naik juga tetapi kenaikan tidak lebih besar dibanding indeks yang dibayar,” jelasnya. 

NTP Maluku Turun 0,83 Persen

Data BPS menunjukkan Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Maluku pada Mei 2026 tercatat sebesar 93,00 atau turun 0,83 persen dibanding April 2026 yang berada pada angka 93,77. 

Angka tersebut menjadikan Maluku sebagai provinsi dengan NTP terendah di Indonesia dari total 38 provinsi. 

“NTP tertinggi terjadi di Provinsi Riau sebesar 207,41 sedangkan terendah terjadi di Provinsi Maluku sebesar 93,00,” jelas Maritje.