Ambon Masuk Lokus Percepatan Digitalisasi Bansos, Peran dan Strategis OPD Diperlukan 

Ringkasan Berita:

• Pemkot Ambon siapkan uji coba digitalisasi bansos sebagai salah satu dari 41 daerah piloting nasional.
• Sistem digital ditargetkan tingkatkan akurasi data, transparansi, dan percepatan penyaluran bantuan.
• Sebanyak 650 agen disiapkan untuk pendataan, verifikasi, dan pendampingan masyarakat di lapangan.

AMBON, TRIBUNAMBON.COM-Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon persiapkan penetapan lokus percepatan uji coba (piloting) digitalisasi bantuan sosial (bansos). 

Persiapan ini menyusul penetapan sebagai salah satu dari 41 kabupaten/kota di Indonesia. 

Menindaklanjuti hal itu, sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis mulai memenuhi persyaratan administrasi maupun teknis, termasuk melibatkan kecamatan dan kelurahan. 

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian (Kominfosandi) Kota Ambon, Dr. Ir. Ronald Lekransy menerangkan peningkatan digitalisasi bansos merupakan langka startegis. 

Peningkatan ini terutama pada ketepatan sasaran, transparansi serta efisiensi penyaluran bantuan pemerintah. 

“Melalui sistem digital, potensi kebocoran dapat diminimalkan, distribusi bantuan menjadi lebih cepat, dan penerima manfaat benar-benar sesuai dengan data yang valid,” ujarnyanya dalam rilis yang diterima TribunAmbon.com, Senin (13/4/2026),

Baca juga: Jadwal Kapal Maluku Kamis 16 April 2026, Sabuk Nusantara 34 Berlayar dari Ambon ke Banda 

Baca juga: Kecelakaan Tunggal di Jembatan Merah Putih Ambon, Ibu Rumah Tangga Meninggal Dunia

*Sasaran Digitalisasi Bansos* 

Lekransy menjelaskan sejumlah sasaran strategis yang dimiliki digitalisasi bansos seperti : 

1. Peningkatan akurasi data penerima,
2. Bantuan lebih tepat sasaran,
3. Transparansi dan akuntabilitas karena seluruh proses tercatat secara digital dan mudah diaudit,
4. Serta efisiensi dan kecepatan dalam penyaluran.

*Dukungan OPD Lingkup Pemkot Ambon* 

Dalam upaya mendorong digitalisasi bansos, diperlukan dukungan dukungan dari berbagai pihak OPD lingkup Pemkot Ambon. 

Hal ini untuk menghindari tumpang tindih data sekaligus mempermudah pengawasan secara real-time oleh pemerintah pusat dan daerah.

"Dalam implementasinya, terdapat peran krusial dari tiga OPD utama. Dinas Sosial bertindak sebagai sektor utama (leading sector), dengan tugas mengelola Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), melakukan verifikasi dan validasi calon penerima, serta menentukan kelayakan dan menyalurkan bantuan," kata Ronald.

Lekransy menjelaskan beberapa OPD yang memiliki peran penting seperti : 

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). 
Dinas ini berperan memastikan keakuratan data identitas penduduk, melalui Nomor Induk Kependudukan (NIK), mencegah data ganda atau fiktif, serta melakukan sinkronisasi data dengan Dinas Sosial.

2. Komunikasi Informasi dan Persandian (kominfosandi) 
Dinas ini bertanggung jawab atas penyediaan infrastruktur teknologi informasi, pengembangan platform digital bansos, pengamanan data melalui sistem siber dan enkripsi, serta integrasi sistem antar dinas.

*Ratusan Agen Dipersiapkan Menjadi Penghubung Kepada Masyarakat* 

Untuk mendukung pelaksanaan di lapangan, Pemkot Ambon juga menyiapkan sekitar 650 agen yang berasal dari unsur aparatur sipil negara (ASN) dan tokoh agama. 

Agen ini akan menjadi penghubung antara sistem digital dan masyarakat, sehingga terkelola dengan baik. 

Tugas mereka seperti pendataan dan penginputan data masyarakat, verifikasi lapangan, mengasosialisasikan program, serta mendampingi masyarakat dalam penggunaan aplikasi. 

Selain itu, agen juga berfungsi memberikan edukasi, meningkatkan kepercayaan publik, serta memastikan kejujuran dan keadilan dalam proses pendataan.

“Keberhasilan digitalisasi bansos sangat bergantung pada kolaborasi semua pihak. Dinas Sosial menyiapkan data dan kebijakan, Dukcapil menjamin validitas identitas, Kominfosandi menghadirkan teknologi dan keamanan, serta agen lapangan menjadi ujung tombak di masyarakat,” sebut Lekransy.

Dengan sinergi tersebut, Lekransy optimis dalam proses implementasi digitalisasi bansos ini dapat berjalan efektif, transparan, dan tepat sasaran. (*)