Mat Marasabessy, Diperiksa Kasus Korupsi Jalan Gajah Mada-Taar Anggaran Pinjaman SMI

Ringkasan Berita:

• Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Maluku, Mat Marasabessy menjalani pemeriksaan di kantor Kejaksaan Tinggi Maluku, pada Jumat (10/4/2026) lalu.
• Dirinya diperiksa oleh tim penyidik Kejaksaan Negeri Tual dalam kasus dugaan korupsi proyek pekerjaan Pembangunan Jalan Gajah Mada-Taar, Tahun Anggaran 2020 senilai Rp4,5 Miliar.  
• Proyek jalan itu bersumber dari anggaran pinjaman PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). 

Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Maula M Pelu

AMBON, TRIBUNAMBON.COM - Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Maluku, Mat Marasabessy menjalani pemeriksaan di kantor Kejaksaan Tinggi Maluku, pada Jumat (10/4/2026) lalu. 

Dirinya diperiksa oleh tim penyidik Kejaksaan Negeri Tual dalam kasus dugaan korupsi proyek pekerjaan Pembangunan Jalan Gajah Mada-Taar, Tahun Anggaran 2020 senilai Rp4,5 Miliar.  

Proyek jalan itu bersumber dari anggaran pinjaman PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). 

Pekerjaan proyek jalan tersebut disinyalir tidak tuntas dikerjakan serta terdapat kelebihan pembayaran. 

Kabarnya, proyek jalan itu dikerjakan PT Sinar Baru Malra (BSM). 

Mat Marasabessy sendiri kabarnya dimintai keterangan dalam kapasitas sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Tual. 

Saat itu ia hadir di Kejaksaan Tinggi Maluku sekitar pukul 09.00 WIT dan dimintai keterangan sementara hingga pukul 11.35 WIT, dan dilanjutkan setelah sholat Jum'at atau pukul 14.00 Wit. 

Pemeriksaan tersebut dibenarkan langsung Mantan Kadis PUPR Maluku itu. 

“Ia benar,” akuinya terkait pemeriksaan proyek jalan tersebut. 

Hasil informasi diperoleh, Dinas PUPR di tahun 2021 merealisasikan Belanja Modal pada pekerjaan Peningkatan Jalan Gajah Mada-Taar, berdasarkan kontrak Nomor 910.916/PEMB-JLN/GP.8/APBDP/2020/05 tanggal 03 Desember 2020. 

Proyek yang dikerjakan PT. SBM ini memiliki nilai proyek sebesar Rp4.475.345.500,-, dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 29 hari kalender, terhitung sejak tanggal 03 hingga 31 Desember 2020. 

Dari perjanjian tersebut, pekerjaan mengalami perubahan/adendum Nomor ADD.01/910.916/PEMB-JLN/GP.8/APBDP/2020/05 tanggal 30 Desember 2020 untuk melakukan perpanjangan waktu penyelesaian menjadi 80 hari. 

Artinya, waktu penyelesaian pekerjaan berakhir pada 19 Februari 2021. 

Baca juga: 41 Hari Berlalu, Terduga Pelaku Pembakaran Fasilitas Unpatti Mangkir dari Panggilan Polisi

Baca juga: Rekrutmen Siswa dan Guru Sekolah Rakyat, Dinsos Malteng Tunggu Petunjuk Kemensos

Menariknya, sumber anggaran proyek tersebut berasal dari pinjaman PT. SMI.