Tekan Inflasi Daerah, Pemkot Ambon Gandeng Lantamal IX Tanam 100 Ribu Bibit Cabai

Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Novanda Halirat 

AMBON, TRIBUNAMBON.COM - Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon bersama Lantamal IX Ambon menggelar Gerakan Tanam Cabai dan Kedelai serempak se-Provinsi Maluku, di Dusun Karang-karang, Desa Poka, Kecamatan Teluk Ambon Rabu (13/8/2025).

Penanaman ini untuk menjalankan program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).

Data inflasi Kota Ambon per awal tahun 2025 (Januari-Februari) relatif rendah, di bawah 1 persen. 

Kemudian pada Kuartal II (Maret–April), inflasi meningkat tajam.

Maret mencapai 2,87  persen, dan mencapai puncaknya 3,78 persen di April.

Sedangkan Mei, inflasi turun kembali ke 1,98 persen, meskipun tetap lebih tinggi dibanding awal tahun.

Baca juga: Ini 5 Proyek Prioritas Pemkab Seram Bagian Timur: Hilirisasi Sagu Hingga Hidrant

Dalam sambutannya,Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena mengatakan, gerakan hari ini untuk menciptakan ketahanan pangan dan mengendalikan inflasi.

"Kita harus dapat memaksimalkan dan memanfaatkan lahan di Kota Ambon, untuk mendukung kebutuhan komoditi di kota ini," ungkapnya. 

Lebih lanjut, Wattimena menyebut minimnya ketersediaan lahan dan keterbatasan pengelolaan, dapat berpengaruh pada inflasi di daerah. 

"Potensi yang kita miliki banyak, namun kemampuan mengelola masih terbatas, seperti minimnya ketersediaan lahan di Kota Ambon," ujarnya.

Namun untuk menekan itu, ada sebuah teknik atau metode pertanian modern, yang bisa di gunakan untuk membantu daerah yang minim lahan pertanian.

Baca juga: PLN UIP MPA - Kejati Maluku Perkuat Pengawasan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan

"Urban Farming, yang kita lakukan adalah memanfaatkan lahan yang ada semaksimal mungkin, mudah-mudahan ini dapat memacu kita untuk mau bersama memanfaaatkan potensi kita khusus komoditi yang mudah untuk kita penuhi," ungkapnya.

Diketahui untuk kebutuhan cabai di Kota Ambon saat ini sangat besar mencapai 90,64 ton per bulan atau sekitar 2,9 ton per hari. 

Sementara produksi lokal baru mencapai 40–50 ton per tahun, hal ini menyebabkan sebagian besar pasokan didatangkan dari kabupaten/kota lain di Maluku, Sulawesi, dan Jawa.

Wattimena berharap untuk permasalahan pangan tersebut, dapat ditindaklanjuti oleh semua pihak.

"Untuk para stakeholder pemerintahan, camat, lurah, Kades di bawah Dinas Pertanian saya berharap dapat bekerjasama dengan banyak pihak," tandasnya. (*)