Inflasi Kota Tual Tinggi, Dinas Ketahanan Pangan Sosialisasi Penyaluran Beras

Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Megarivera Renyaan

LANGGUR, TRIBUNAMBON.COM - Pemerintah Kota Tual, lewat Dinas Ketahanan Pangan (Ketapang) menggelar Sosialisas Penyaluran Beras kepada Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) beberapa waktu lalu.

Hal tersebut dilakukan, untuk memudahkan distribusi beras kepada masyarakat, dan memberikan edukasi kepada pedagang terkait penggunaan aplikasi oleh Bulog untuk meminimalisir kecurangan beras di oplosan di tingkat pengecer.

"Inflasi Kota Tual per Juli 2025 yoy mengalami peningkatan pada posisi 3,54 persen dibanding Juni 2025 yoy sebesar 1,8 persen. beras memiliki andil cukup besar dalam peningkatan laju inflasi di Kota Tual," ungkap Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Darnawati Amir, Minggu (10/8/2025).

Baca juga: Lapangan Nusantara Masohi Ditumbuhi Rumput Liar Dinilai Ganggu Keindahan

Menurutnya, pelepasan beras SPHP oleh bulog di akhir Juli, cukup membantu warga untuk mendapatkan beras murah, disaat beras mengalami kenaikan harga mencapai Rp.16.500 hingga 17 ribu per kilo jenis medium. 

"Beras SPHP dibandrol dengan harga eceran tertinggi Rp.13.500 kilo atau 67.500 per 5 kilo. Sebagaimana Perbapanas Nomoe 5 Tahun 2025 yang menetapkan pedoman Umum stabilisasi Pasokan dan harga pangan terdiri atas Pengecer dalam pasar tradisional, outlet luar pasar binaan Pemda dan Gerakan Pangan Pemda," beber mantan Kadis Perindag Kota Tual ini.

Dikatakan, agar beras dapat terdistribusi luas dan memudahkan masyarakat untuk mendapatkan beras SPHP, Pemda Kota Tual melakukan sosialisasi Kios Pangan pada  pedagang diluar pasar dan menjadi binaan Pemda. 

"Ditetapkan dengan SK kepala dinas yang membidangi pangan. saat ini 24 pengecer beras dalam pasar terverifikasi telah terdaftar di Bulog, dan 24 outlet juga sudah ditetapkan sebagai binaan," jelasnya.

Baca juga: Lantik Pengurus Lembaga Pesparni, Hanubun Tekanan Pembinaan Sejak Dini

Mekanisme pembelian beras, lanjutnya tidak seperti tahun sebelumnya harus menggunakan Aplikasi KLIK yg dikeluarkan oleh Bulog.

Tentunya hal ini dilakukan untuk memastikan beras terdistribusi dengan baik, tidak ada penimbunan, tidak ada oplosan. 

"Pada outlet binaan Pemda, jika ditemukan ada penjualan tidak sesuai ketentuan, ada oplosan maka akan dilakukan sanksi sebagaimana yang telah ditetapkan," jelasnya.

Selain itu, Kata dia penjualan yang harus sesuai ketentuan, penggunaan KLIK Bulog, bahkan jika pengecer kesulitan modal untuk membeli beras dan pengembangan usaha Pemda akan membantu memfasilitasi kredit KUR pada Bank Himbara ( BRI, BNI, Mandiri), sehingga pada kesempatan ini selain Pihak Bulog, dari BRI juga akan memberikan sosialisasi. 

"Dalam rangka mendukung pengembangan UMKM, Pemda Kota Tual akan memberikan subsidi bunga kredit KUR pada pelaku UMKM. Mekanismenya sedang digodok. Dan hal ini mendapatkan tanggapan positif dari peserta sosialisasi," pungkasnya. (*)