DPRD Buru
Susunan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Buru Periode 2024/2029, Ini Daftar Lengkapnya
Dalam dokumen resmi yang terpampang di Kantor DPRD Kabupaten Buru, posisi Ketua Badan Anggaran
Penulis: Ummi Dalila Temarwut | Editor: Fandi Wattimena
Laporan Wartawan TribunAmbon.com Ummi Dalila Temarwut
NAMLEA, TRIBUNAMBON.COM - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buru menetapkan susunan Badan Anggaran (Banggar) yang memiliki peran strategis dalam pembahasan kebijakan fiskal, termasuk penyusunan APBD dan pengawasan penggunaan anggaran daerah.
Dalam dokumen resmi yang terpampang di Kantor DPRD Kabupaten Buru, posisi Ketua Badan Anggaran dijabat oleh Bambang Lang Lang Buana, S.Pd, MM dari Fraksi PPP.
Sementara itu, Sunardi Idris, S.IP dari Fraksi NasDem dan Jaidun Saanun, SE dari Fraksi Golkar masing-masing menduduki jabatan Wakil Ketua.
Baca juga: Semarakkan HUT RI: Kesbangpol Buru Tebar Bendera Merah Putih di Titik Strategis Kota Namlea
Berikut susunan lengkap Badan Anggaran DPRD Kabupaten Buru:
- Bambang Lang Lang Buana, S.Pd, MM – Ketua (Fraksi PPP)
- Sunardi Idris, S.IP – Wakil Ketua (Fraksi NasDem)
- Jaidun Saanun, SE – Wakil Ketua (Fraksi Golkar)
- Drs. Hadi Alzaqladi – Sekretaris (Bukan Anggota)
- Moh. Rustam Fadli Tukuboya, SH – Anggota (Fraksi NasDem)
- Moch’tar Ternate – Anggota (Fraksi NasDem)
- Erwin Tanaya – Anggota (Fraksi NasDem)
- Drs. Hamid Banda, M.MPd – Anggota (Fraksi PPP)
- Barokah, ST – Anggota (Fraksi PPP)
- Adriono Latbual – Anggota (Fraksi Golkar)
- Muhamad Rum Sopelstuny, SE – Anggota (Fraksi PKS)
- Irfan Papalia, S.Hi, MH – Anggota (Fraksi PKB)
- Ny. Endang Setyaningsih, S.IP – Anggota (Fraksi PKB)
- Yohanes Nurlatu – Anggota (Fraksi PKB)
Badan Anggaran ini memiliki tugas penting dalam membahas dan memberikan pertimbangan terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, serta pengawasan pelaksanaan kebijakan anggaran daerah.
Dengan terbentuknya susunan Badan Anggaran ini, DPRD Kabupaten Buru diharapkan semakin optimal dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.(*)