Malteng Hari Ini

29.826 Keluarga Penerima Manfaat di Malteng Terima Bantuan Beras 10 Kg per Juni - Juli 2025

Sebanyak 29.826 keluarga penerima manfaat di Maluku Tengah menerima bantuan beras bantuan pangan dari Pemerintah Pusat.

Tribunnews.com
BERAS (ILUSTRASI) - 

Laporan Jurnalis TribunAmbon.com, Silmi Sirati Suailo

‎MASOHI, TRIBUNAMBON.COM - Sebanyak 29.826 keluarga penerima manfaat di Maluku Tengah menerima bantuan beras  bantuan pangan dari Pemerintah Pusat.

‎Dimana pemerintah menyalurkan bantuan 10 Kg beras per keluarga terhitung Bulan Juni - Juli 2025.

‎Demikian informasi yang diterima TribunAmbon.com, Senin (21/7/2025).

‎Hal tersebut diungkapkan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Maluku Tengah, Juliana Haumahu saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, pekan lalu.

‎"Maluku Tengah kita mendapat alokasi sebanyak 29.826 keluarga penerima manfaat, alokasi ke masing-masing keluarga 10 Kg per bulan," ujarnya.

Baca juga: Buka Tahun Ajaran Baru 2025/2026 Ratusan Siswa SMA Kristen YPKPM Ambon Panjatkan Doa

‎Disampaikan bahwa,  tahun 2025 hanya dialokasikan selama dua bulan yaitu bulan Juni dan Juli.

‎Tentu, hal ini telah ia koordinasikan dengan Perum Bisa Bulog Maluku Maluku Utara pekan sebelumnya.

‎"Minggu lalu saya berkoordinasi dengan Bulog Maluku Maluku Utara dalam rangka koordinasi beras bantuan pangan dari Pempus," tukasnya.

‎Diakui, dirinya juga telah memeriksa kualitas beras yang ada di Bulog Halong-Ambon, bahwa memang dari sisi penampakan beras layak dikonsumsi.

‎"Kalau pembagiannya tahun lalu trans founder Kantor Pos, untuk tahun ini Trans founder Jasa Prima Logistik anak perusahaan Bulog," imbuh Juliana.

Baca juga: Darman Minta Pegawai yang Lolos P3K Jalur Bodong Dipecat Secara Tidak Terhormat

‎Sesuai informasi yang disampaikan bahwa penyalurannya mulai 14 Juli 2025.

‎Kadis menuturkan bahwa beras bantuan pangan dialokasikan dalam rangka mengimplementasikan salah satu strategi penanggulangan kemiskinan.

‎"Strateginya ada tiga yakni pengurangan beban pengeluaran (beras-beras bantuan PKH dan lain-lain), kedua peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) melalui pemberdayaan masyarakat, ketiga pengurangan kantong-kantong kemiskinan," pungkas Juliana. (*)

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved