Ketua IDI Bantah Tudingan Arman Mualo Soal Terlambatnya Rekam Medik Pengaruhi Klaim BPJS 

‎Laporan Jurnalis TribunAmbon.com, Silmi Sirati Suailo 
‎
‎MASOHI,TRIBUNAMBON.COM - Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Maluku Tengah terpilih, dr. Amrollah Latupono, SpTHT-BKL., Mars., membantah tudingan Wakil Ketua DPRD Maluku Tengah, Arman Mualo soal terlambatnya input rekam medik pengaruhi klaim BPJS Kesehatan RSUD Masohi. 
‎
‎"Untuk klaim BPJS itu bukan serta Merta dengan resume medis. Tetapi pasien mulai dari masuk rumah sakit, perjalanannya, sampai pulang Dokter membuat resume medis," jelas dr. Amrollah kepada awak media di Masohi, Senin (23/6/2025). 
‎
‎Ia menekankan, lamanya klaim BPJS bukan dari resume medis saja, agak keliru, mungkin iya (resume) salah satunya (tapi tidak serta merta).
‎
‎Dijelaskan, dari pihak manajemen mengumpulkan bukti-bukti rekam medik sampai pengkodingan, setelah itu baru pengajuan ke BPJS Kesehatan untuk dinilai apakah bisa diklaim atau tidak.

Baca juga: Soal Klaim BPJS RSUD Masohi Terlambat, Arman Mualo: Jangan Sampai ada Sabotase Oknum Dokter

Baca juga: Ternyata, Pemborosan Pengadaan Obat Akibatkan Utang RSUD Masohi Mengendap Capai Rp. 4 Milyar

‎"Proses klaim BPJS dapat memakan waktu lama biasanya pending hingga  3-4 kali, jadi bukan karena resume," ujarnya. 
‎
‎Ditambahkan, BPJS juga dapat meminta klarifikasi atau pengembalian klaim jika dokumen tidak lengkap atau tidak sesuai dengan standar.
‎
‎"Contohnya, jika pasien dengan gejala pneumonia kita sudah ada diagnosisnya, tapi pada saat diperiksa lagi sama BPJS tidak memiliki hasil radiologi atau pemeriksaan lain yang dibutuhkan," terangnya. 
‎
‎"Seperti saya kasih contoh masalah sepsis yang butuh mikrobiologi, alatnya ada, itu klaimnya yang besar sebenarnya. Tapi karena alatnya tidak digunakan dan tidak ada hasil itu, makanya klaimnya jadi turun. Itulah yang menyebabkan lambat klaim," tuntasnya.

Diberitakan sebelumnya, dalam forum Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPRD Maluku Tengah, Senin (16/6/2025) lalu, Wakil Ketua DPRD Maluku Tengah, Arman Mualo mengatakan, terlambatnya input rekam medik dari dokter berpengaruh ke proses pengajuan dan pembayaran klaim BPJS Kesehatan RSUD Masohi.

Bahkan Ia menilai ada unsur kesengajaan atau sabotase yang coba dilakukan oknum dokter.

‎"Jangan sampai ini unsur kesengajaan, saya juga bahwa tidak ada handscom kok bisa? Ini ada kepentingan apa? ini tidak steril rumah sakit, Direktur dicari-cari kesalahan," ketusnya.

‎Ketua DPC PKS itu juga mengatakan, dokter-dokter melakukan pelanggaran sebagai ASN karena Surat Izin Praktik (SIP) digunakan di rumah sakit lain (baru) protes. Sebagai ASN lingkup kabupaten harus ditertibkan.

‎Sehingga ia menyarankan, jika hutang obat karena klaim BPJS terlambat, maka harus ada subsidi silang anggaran Pemda. Disampaikan, klaim BPJS perlu menjadi perhatian manajemen RSUD Masohi.

‎"Coba koordinasi dengan TAPD. Dalam situasi transisi ini harus ada subsidi anggaran Pemda agar kebutuhan obat bisa terpenuhi," ungkap Mualo.

‎Wakil rakyat itu menyebut, terkait sistem informasi manajemen rumah sakit (SIM RS) sudah saatnya diterapkan di RSUD Masohi, karena berhubungan dengan pengelolaan proses bisnis pelayanan kesehatan di rumah sakit.

‎"Kalau misal sistem ini jalan, tidak ada alasan terlambat BPJS akibat rekam dokter," bebernya.

‎Ia juga mendorong agar pihak rumah sakit mengupayakan tahun ini SIM RS harus diberdayakan. Jika kekurangan komputer di ruangan-ruangan, dirinya meminta agar bisa diadakan.

Baca juga: Pembina AMDAL: Ada Oknum Pejabat Maluku Terima Uang Pelicin Ratusan Juta dari Bos PT Batulicin

‎"Agar menghindari keterlambatan rekam medik pelaporan dan sebagainya," tambahnya.

‎Politisi itu juga menyinggung soal pasien yang dirujuk karena rusaknya alat CSSD.

‎"Saya khawatir jangan sampai ada unsur sabotase karena ditakutkan membangun persepsi bahwa ada yang menyudutkan direktur lewat manajemen rumah sakit," pungkas Mualo. (*)