Ini 9 Poin Catatan Kritis dari GMNI Malra untuk 100 Hari Kerja Bupati Thaher Hanubun

AMBON, TRIBUNAMBON.COM – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Maluku Tenggara (Malra) sampaikan sembilan poin kritis untuk Bupati Thaher Hanubun dan Wakilnya Charlos Viali Rahantoknam untuk 100 hari masa kerja mereka.

Sembilan poin catatan kritis itu yakni :

1. Pemkab Malra belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sesuai dengan apa yang biasa di sampaikan dengan istilah setara sejahterakan negeri.

2. Pemkab diharapkan segera melakukan pelantikan kepala ohoi definitif di berapa ohoi yang masih di pimpin oleh penjabat

3. Pemkab Malra bersama dengan Dinas PMD dan Inspektorat harus mampu menyelesaikan beberapa persoalan penyalahgunaan dana desa di beberapa ohoi.

4. Pemkab Malra diharapkan tetap melakukan pengawasan, terhadap pembentukan koperasi merah putih yang telah di bentuk di beberapa ohoi agar sesuai dengan mekanisme.

5. Pemkab Malra diharapkan tetap melakukan pengawasan terhadap tahapan seleksi PPPK yang sedang berlangsung dan memastikan berjalan sesuai mekanisme yang ada

Baca juga: Tamaela FC Juarai Turnamen Futsal Etaronan Cup I 2025 di Bula Maluku

Baca juga: Seni Apa Saja yang Berkembang pada Masa Bani Abbasiyah?Jawaban PAI Kelas 8 Hal 273 Kurikulum Merdeka

6. Pemkab Malra diharapkan mampu meningkatkan kinerjanya dalam menjaga Kamtibmas di Maluku Tenggara agar daerah maluku tenggara tetap ada dalam susana aman dan damai.

7. Serta merealisasikan keputusan MK terhadap program pendidikan gratis di tingkat sekolah

8. Pemerintah seharusnya mengurangi kegiatan-kegiatan seremonial yg menghabiskan anggara daerah dan lebih utamakan kegiatan-kegiatan produktif yg mendatangkan income bagi daerah tetapi juga meningkatkan ekonomi masyarakat.

9. Pemkab Malra diharapkan membantu dan mendukung Pembentukan pemekaran provinsi Maluku Tenggara.

Ketua DPC GMNI Malra, Ari Lasubun mengatakan, sembilan poin itu penting diketahui Thaher dan Charlos.

Mengingat, keduanya dinilai masih belum mampu merealisasikan kesejahteraan dan kesetaraan sesuai dengan jargon politiknya yakni Setara Sejahterakan Negeri.

"Pemkab Malra belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan apa yang biasa di sampaikan dengan istilah Setara Sejahterakan Negeri," ungkap Ketua DPC GMNI Malra, Ari Lusubun, Sabtu (31/5/2025).(*)