100 Hari Pimpin SBT, Pedagang di Pasar Bula Akui Pemerintahan Fachri-Vitho Amburadul

Laporan Wartawan Tribunambon.com, Haliyudin Ulima

BULA, TRIBUNAMBON.COM - Pedagang di Pasar Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) menilai 100 hari kerja pemerintahan Fachri Husni Alkatiri bersama Muhammad Miftah Thoha Rumarey Wattimena, amburadul. 

Hal itu bukan tanpa alasan, sebab seluruh pedagang mengaku, pihaknya sama sekali belum merasakan dampak dibalik 100 hari kerja Fachri - Vitho memimpin. 

Alasan mereka sederhana, yakni bupati yang tak kunjung mengambil langkah tegas menyusul permintaan mereka untuk menyatukan seluruh pedagang di Kota Bula. 

"Sebelum jadi Bupati, beliau sendiri turun kesini, permintaan kami cuman satu, pedagang di jalan itu masuk kesini, karena kalau disini lancar otomatis di kantor juga lancar, karena ini pajak daerah besar," ujar pedagang Mama Lang (48) saat diwawancarai Tribunambon.com, Minggu (1/5/2025). 

Baca juga: Jelang Idul Adha 2025, Ini Daftar Harga Kambing Kurban Asal MBD di Kota Ambon

Lebih lanjut kata dia, bupati Fachri Husni Alkatiri telah menemui pihaknya diawal masa pencalonan sebagai kepala daerah tahun lalu, dan berjanji untuk memperjuangkan aspirasi mereka. 

Namun, hingga 100 hari menduduki jabatan orang nomor satu di kabupaten bertajuk 'Ita Wotu Nusa' itu, janji itu tak kunjung ditepati. 

"Bupati sendiri bilang " Iyo" tapi, 100 hari kerja sampai sekarang belum ada. Pemerintah ini kalau sudah ada jabatan itu lupa, nanti waktu mau calon turun langsung ke sini, tapi sekarang langsung lupa," tegasnya. 

Lantaran hal itu, ia menilai 100 hari kerja bupati sama sekali tidak berdampak bagi pihanknya, ditambah sikap cuek pemerintahan setempat. 

"Jadi kami disini tidak minta banyak untuk pemerintahan kasih uang, tidak. Yang penting, pedagang di luar masuk berjualan sama-sama disini," pintanya. 

Baca juga: Muslub Hetu Upu Ana Tetapkan Suherman Ura sebagai Ketua Umum, Ini 6 Rekomendasi Strategis

Kata dia, pemerintahan kerap berdalih dengan alasan kondisi pasar yang tak layak membuat penertiban yang direncanakan itu selalu terhambat. 

"Alasannya pemerintahan itu karena pasar ini belum layak, tapi kalau mau tunggu layak, kapan baru bisa layak?  kalau pemerintah tidak kerja, berarti tidak layak selamanya," tutupnya.(*)