Pemkab SBT

Kejar Dana Pusat, Bupati SBT Fachri Husni Alkatiri Ancam Sanksi OPD Jika Tak Siapkan Data

Bupati SBT, Fachri Husni Alkatiri berharap kunjungan ke ibu kota dapat membuahkan banyak kesepakatan penting.

Penulis: Haliyudin Ulima | Editor: Tanita Pattiasina
Haliyudin Ulima
BUPATI SBT - Bupati kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), Fachri Husni Alkatiri menegaskan akan menjatuhkan sanksi kepada pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tidak menyiapkan data pendukung secara maksimal. 

Laporan Wartawan Tribunambon.com, Haliyudin Ulima 

BULA, TRIBUNAMBON.COM - Bupati Seram Bagian Timur (SBT), Fachri Husni Alkatiri, menunjukkan keseriusannya dalam melobi anggaran dari pemerintah pusat. 

Pada Sabtu (12/4/2025), ia menegaskan akan menjatuhkan sanksi kepada pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tidak menyiapkan data pendukung secara maksimal.

"Kita jalan kalau OPD gak siap, itu mereka pasti kena sanksi dari saya. Saya sudah minta OPD harus menyiapkan data dukung yang maksimal supaya kita datang tidak dengan cerita kosong," tegas Fachri.

Ia menjelaskan bahwa data yang diminta harus disusun secara cermat, karena akan menjadi bahan utama dalam presentasi di hadapan sejumlah kementerian dan lembaga di Jakarta.

Menurut Fachri, dokumen tersebut harus mencakup kebutuhan pembangunan paling mendesak di masing-masing sektor. 

Baca juga: Bupati SBT Lanjutkan Bersih-Bersih Birokrasi, Camat dan Kades Siap Diganti

Baca juga: Ini Permintaan Dinsos SBT yang Bakal Disampaikan Bupati Fachri ke Pemerintah Pusat 

Dengan persiapan matang, ia berharap kunjungan ke ibu kota dapat membuahkan banyak kesepakatan penting.

"Keberadaan kita di Jakarta ini tidak hanya untuk satu urusan saja, saya pengen sampai di Jakarta itu ada banyak urusan yang kita bereskan, lalu kita pulang bawa banyak berita gembira untuk kabupaten kita terkait dengan bantuan-bantuan yang bisa diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada kita," jelasnya.

Fachri menambahkan, langkah ini merupakan solusi atas keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam memenuhi kebutuhan pembangunan di daerah. 

Terlebih dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak pada aktivitas pemerintahan.

"Sebisa mungkin banyak Kementrian yang kita kunjungi. Saya sudah komunikasi dengan beberapa seperti ESDM, Kominfo, kementeriannya Pak AHY, Menko Pak Muhaimin juga sudah dan beberapa lagi," tutupnya.

Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved