Info Daerah
Pustu di Nusalaut hingga Tanjung Sial Kekurangan Nakes, Dewan: Gaji OPD Ditahan Saja
Diantaranya, kekurangan tenaga kesehatan pada sejumlah Puskesmas Pembantu (Pustu) di Nusalaut, Seram Utara, hingga Tanjung Sial.
Penulis: Silmi Sirati Suailo | Editor: Fandi Wattimena
Laporan Jurnalis TribunAmbon.com, Silmi Sirati Suailo
MASOHI, TRIBUNAMBON.COM - Usai melaksanakan agenda pengawasan periode Januari sampai Februari, Komisi IV DPRD Maluku Tengah (Malteng) temukan sejumlah fakta miris di lapangan.
Diantaranya, kekurangan tenaga kesehatan pada sejumlah Puskesmas Pembantu (Pustu) di Nusalaut, Seram Utara, hingga Tanjung Sial.
Ketua komisi, Musriadin Labahawa pun geram akan hal tersebut, ia bahkan memberi statemen ihwal penahanan gaji pegawai pada OPD terkait yang membidangi sektor kesehatan.
"Pertanyaannya Pemda sudah hadir belum disitu?, karena ini memengaruhi pelayanan publik. Apa yang kurang disana, pegawai tidak didistribusi lalu tidak dikontrol. Kalau mereka (dinas kesehatan) tidak melaksanakan tugasnya ya gajinya ditahan," tegas Anggota legislatif PKS itu, Senin (10/3/2025).
Masalah yang terjadi terkait dengan kebijakan, misalnya dinas kesehatan, pada saat rapat, Musriadin sudah pernah bertanya kenapa wilayah di Nusalaut, Seram Utara, Tanjung Sial itu ada Pustu yang kosong.
Baca juga: Rapat Kerja, PLN UIP MPA Siapkan Strategi Penyelesaian Proyek Ketenagalistrikan Indonesia Timur
Baca juga: Rapat Kerja, PLN UIP MPA Siapkan Strategi Penyelesaian Proyek Ketenagalistrikan Indonesia Timur
"Jawaban dinas adalah nakes tidak ada yang mau kesana. Kenapa tidak ada kebijakan untuk mendistribusikan nakes kesana," cecarnya.
Makanya lanjut politisi itu, komisi melakukan pengawasan untuk memaksimalkan hal-hal tersebut. Pihaknya berharap satu dua tahun kedepan, bahkan tahun ini puskesmas sudah terisi
"DPRD hadir disitu, kita semua punya tanggung jawab,kami berharap untuk pemerintahan yang sekarang bisa mewujudkan Malteng bangkit. Bukan hanya sekedar slogan atau tagline saja, tapi betul-betul diimplementasikan dalam kerja kerja politik pemerintahan," harapnya. (*)

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.