Program Mudik Gratis Maluku Tuai Protes, Mahasiswa Evav Unpatti Tuntut Keadilan Rute

Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Jenderal Louis

AMBON, TRIBUNAMBON.COM - Belasan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Evav Universitas Pattimura (HIME-UNPATTI) menggelar aksi unjuk rasa di Kantor DPRD Provinsi Maluku, Kamis (20/3/2025). 

Aksi ini menyoroti ketidakadilan dalam program mudik gratis yang disediakan pemerintah provinsi menjelang Hari Raya Idulfitri.

Program mudik gratis yang bertujuan untuk memfasilitasi masyarakat merayakan Idulfitri di kampung halaman ini hanya mencakup rute Ambon-Banda dan sebaliknya. 

Hal ini memicu protes keras dari HIME-UNPATTI, yang menilai bahwa rute lain seperti Ambon-Tual, Ambon-Maluku Tenggara (Malra), dan Ambon-Dobo juga seharusnya mendapatkan fasilitas yang sama.

Baca juga: Wakil Rakyat Kunjungi Sejumlah Perusahaan di Ambon, Cek Pembayaran THR Karyawan

Baca juga: Harga Tiket Pesawat Turun 14 Persen Periode Mudik Lebaran 2025

"Transportasi laut adalah jantung yang seharusnya mendukung denyut nadi konektivitas di wilayah Maluku yang berbasis kepulauan," ujar Ketua Umum HIME-UNPATTI, Syarif Renhoat.

Ia menekankan pentingnya konektivitas laut yang merata di seluruh wilayah Maluku.

Syarif mendesak Kementerian Perhubungan, PT. PELNI, Pemerintah Provinsi Maluku, dan DPRD Provinsi Maluku untuk segera mengevaluasi program ini. 

"Kami mendesak agar program ini dievaluasi, agar masyarakat Tual-Malra dan Dobo juga dapat merasakan manfaat mudik gratis seperti daerah lainnya," tegasnya.

HIME-UNPATTI juga menyoroti pentingnya penyelenggaraan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Mereka menilai, program mudik gratis ini belum memenuhi prinsip-prinsip tersebut. 

"Citra pelayanan publik harus terus ditingkatkan untuk memenuhi tuntutan masyarakat yang semakin kritis dalam menyikapi pelayanan jasa transportasi laut," tambah Syarif.

Aksi unjuk rasa ini menjadi sorotan publik, mengingat Maluku adalah provinsi kepulauan yang sangat bergantung pada transportasi laut.

Ketidakadilan dalam pembagian rute mudik gratis ini dinilai dapat menimbulkan kesenjangan sosial dan ekonomi antar daerah.

Usai menggelar aksinya mereka pun diundang untuk rapat bersama Komisi III DPRD Provinsi Maluku guna membicarakan program mudik gratis yang menjadi keluhan.