Soal Efisiensi Anggaran, Benhur Watubun Minta Pempus Pakai Skala Prioritas

Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Mesya Marasabessy

AMBON, TRIBUNAMBON.COM - Ketua DPRD Provinsi Maluku, Benhur Watubun meminta kebijakan efisiensi anggaran harus dilakukan dengan arif dan bijaksana.  

Pasalnya, setiap provinsi memiliki karakteristik dan ciri kewilayahan yang berbeda satu dengan lainnya.

Karena itu, efisiensi mesti memiliki skala prioritas, bukan semua provinsi, kabupaten/kota di sama ratakan.

“Maluku masuk dalam kategori miskin bahkan ekstrem, tak boleh diberlakukan efisiensi dalam waktu yang panjang, tak boleh berlangsung lama, hanya bersifat sementara atau jangka pendek karena kalau dipaksakan untuk jangka panjang, ditakutkan Provinsi Maluku akan semakin terpuruk,” kata Watubun, Kamis (6/3/2025).

DPRD kata Watubun, akan melakukan koordinasi bersama eksekutif untuk kebijakan efisiensi ini. 

“Kita pasti kawal terus dan kita tidak akan tinggal diam terkait masalah ini, kita akan terus berkoordinasi dengan pihak eksekutif guna mengatasi persoalan ini dengan melihat sejumlah program prioritas namun kami berharap efisiensi ini tak boleh berlangsung lama,” ujar Watubun.

Baca juga: Isu Pungli Uang Renovasi Pagar Sekolah Gegerkan SMP Negeri 6 Ambon, Ini Klarifikasi Kepsek

Baca juga: Kepsek SMPN 6 Ambon Tegas Bantah Tuduhan Pungli Uang Renovasi Pagar Sekolah

Lanjutnya, DPRD Maluku tak ada efisiensi, karena DPRD Maluku memiliki tiga fungsi yakni fungsi anggaran, fungsi legislasi dan fungsi pengawasan.

“Yang pasti dua saja yaitu DPRD Berjalan dan Berapat, Jalan untuk kepentingan rakyat, rapat juga untuk kepentingan rakyat. Soal fungsi Kita telah anggarkan berbasis kinerja. Jadi saya berharap Pemerintah Pusat harus memahami batin di daerah, kita ini rakyat miskin dengan demikian efisiensi anggaran kita hargai inpres 1 tahun 2025 itu tetapi jangan berlama-lama, harus dikembalikan ke daerah sesuai fungsi otonomi kita,” tandasnya. (*)