Pasar Oleh-oleh Ambon Sepi Pembeli, DPRD Usulkan 3 Langkah Strategis

Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Mesya Marasabessy

AMBON, TRIBUNAMBON.COM - Pasar oleh-oleh khas Ambon yang menjadi salah satu ikon wisata belanja kota ini kini masih sepi pembeli.

Salah satu dampak dari masalah tersebut dikarenakan lokasi pasar tidak strategis ditambah fasilitas penunjang yang belum memadai.

Masalah lainnya dikarenakan masih banyaknya pedagang oleh-oleh yang tersebar pada beberapa titik lokasi di Kota Ambon.

Kondisi ini berdampak pada pendapatan pedagang yang menempati pasar yang terletak di Kawasan Tantui, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon itu.

Baca juga: DPRD Ambon Bakal Luncurkan Program Parlemen Day, Kesempatan Warga Sampaikan Aspirasi ke Wakil Rakyat

Baca juga: DPRD Upayakan Program Strategis Nasional Masuk ke Maluku

Padahal, per harinya pedagang harus membayar retribusi ke Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon sebesar Rp 42ribu disesuaikan dengan luas dan besar lapak.

Mananggapi situasi ini, DPRD Kota Ambon memberikan beberapa usulan untuk mangatasi masalah tersebut.

Anggota Komisi II DPRD Ambon, Christianto Laturiuw mengusulkan agar Pemkot Ambon dapat mengambil langkah-langkah strategis.

"Dari hasil tinjauan kita, pasar ini masih sepi pembeli. Nah, Pemkot harus menggalakkan promosi pasar oleh-oleh melalui media sosial dan melibatkan pelaku UMKM untuk menciptakan inovasi produk," kata Laturiuw di Ambon, Jumat (10/1/2025).

Politisi Gerindra itu juga menyarankan agar Pemerintah melakukan pelatihan pemasaran digital agar pedagang dapat menjangkau pasar yang lebih luas.

"Sekarang kan era digital. Jadi harus perbanyak sosialisasi dan promosi di media sosial," usulnya.

Laturiuw mengaku, pihaknya sudah melakukan rapat dengar pendapat bersama pada pedagang yang berjualan di pasar oleh-oleh khas Ambon.

Mereka mengeluhkan soal ketersediaan air dan MCK yang kurang layak.

"Air masih berwarna, kemudian WC juga tidak begitu bagus. Mereka bisa bayar berapa saja asal fasilitas penunjang diperhatikan oleh pemerintah," sebutnya.

Dia berharap Pemerintah bisa melihat hal tersebut karena keberadaan UMKM tentu berdampak pada pendapatan asli daerah (PAD) Kota Ambon.