Megawati Sebut Banyak Laporan Instansi Negara Tak Netral, Tekan Rakyat tuk Pilih Paslon Tertentu

TRIBUNAMBON.COM – Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, mengaku mendapat banyak laporan tentang lembaga negara yang tak netral dalam pemilihan kepala daerah atau Pilkada Serentak 2024.

Ia mengklaim menerima laporan lembaga negara memaksakan rakyat untuk memilih pasangan calon tertentu di Pilkada.

Hal tersebut disampaikan Megawati melalui tayangan video di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Rabu (20/11/2024).

"Saya mendengar begitu banyak laporan terhadap institusi negara yang tidak netral," kata Megawati.

Megawati menegaskan, Indonesia adalah bangsa besar yang menjunjung tinggi kehormatan, martabat, dan harga diri.

Baca juga: Kampanye Pilkada 2024 di Ambon Jadi Berkah Bagi Pedagang Kecil: Cilok Laku 2 Ribu Biji dalam 3 jam

Baca juga: 116 Personel Dikerahkan Amankan Kampanye Akbar Paslon Pilwalkot Tual 

Menurutnya, mereka mengimingi rakyat dengan bantuan berupa sembako hingga uang.

"Mereka memaksakan pasangan calon tertentu dengan berbagai intimidasi dan sekaligus iming-iming sembako gratis bahkan uang. Itu semua adalah bagian dari money politics," ujar Megawati.

Megawati mengajak seluruh masyarakat untuk belajar pada rakyat Ghana, sebuah negara di Afrika Barat, yang menolak berbagai rayu kekuasaan.

"Bahkan ketika ada yang mencoba menyuap rakyat dengan sembako gratis, mereka berani menolak dan mengatakan yang kami perlukan adalah pendidikan dan sistem kesehatan yang lebih baik serta pekerjaan," ucapnya.

Karenanya, dia juga mengajak agar mewujudkan Pilkada yang jujur, adil, dan demokratis.

"Ingat, mencoblos hanya lima menit, namun dampaknya bisa selama lima tahun. Pilihlah calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan bijak. Pilih yang terbaik, pilihlah yang mampu memberikan jaminan masa depan," tutur Megawati.

Selain itu, Megawati meminta kepada seluruh aparatur dan pejabat negara serta kepala desa dan lurah untuk tak berpihak kepada pasangan calon tertentu.

Presiden kelima ini meminta seluruh pejabat negara mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 136/PUU-XII/2024.

Menurutnya, pejabat negara serta lurah, kepala desa, dan TNI-Polri yang melanggar ketentuan akan dipidana penjara paling singkat 1 bulan atau paling lama 6 bulan atau denda paling sedikit Rp 600 ribu atau paling banyak Rp 6 juta.