Beda Pendapat, GMKI dan PMKRI Pilih Dukung Pj Bupati Maluku Tenggara Rombak Birokrasi, Ini Alasannya

Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Megarivera Renyaan

LANGGUR, TRIBUNAMBON.COM - Dua organisasi kepemudaan GMKI dan PMKRI Kabupaten Maluku Tenggara (Malra), mendukung langkah Pj Bupati Malra Samuel Huwae untuk memprioritaskan penataan birokrasi di lingkup Pemkab setempat.

Pernyataan tersebut dikemukakan menyusul permintaan Ketua KNPI Malra, M Rizal untuk tidak merombak birokrasi jelang Pilkada 2024.

Menurut mereka, saat ini rangkap jabatan eselon II dan III semakin menjamur.

Selain itu, masa jabatan sejumlah Pj Kepala Ohoi (desa) di Malra juga telah berakhir pada 2 November lalu.

Sehingga kedua hal tersebut harus segera diselesaikan terlebih dahulu oleh Pj Bupati.

Baca juga: Jelang Pilkada 2024, KNPI Minta Pj Bupati Maluku Tenggara Tak Rombak Birokrasi 

Baca juga: Usai Dilantik, Pj Bupati Malra Samuel Huwae Tiba di Malra 

"Dalam kurun waktu enam bulan menjabat tugas pokoknya memfasilitasi Kepala Ohoi definitif untuk menjalankan pemerintahan di tingkat Ohoi, jika belum terealisasi sebaiknya dievaluasi dan diganti," kata Ketua BPC GMKI Tual Malra, Cristo Omaratan, saat diwawancarai awak media, senin (4/11/2024).

"Pengisian jabatan birokrasi Pemkab Malra dan pergantian Pj Kepala Ohoi merupakan kewenangan mutlak Pj Bupati Malra," tambahnya.

Dijelaskannya, soal ancaman KNPI akan demo apabila Pj Bupati melakukan penggantian atau rotasi jabatan dilingkup Pemkab Malra, menurut Cristo hal itu terlalu subjektif.

"Mereka terlalu subyektif buat penilaian, karena Pj  Bupati Malra baru satu hari laksanakan tugas, usai melaksanakan pelantikan," ujarnya.

Dirinya menambahkan, kondisi kamtibmas di Malra hingga saat ini dalam situasi aman dan kondusif.

"Hindari narasi provokatif yang membuat kegaduhan di masyarakat," pungkasnya.

Sementara itu di tempat yang sama, Ketua PMKRI Cabang Langgur, Sanherip Lanikari, menyayangkan pernyataan Ketua KNPl yang dinilai sangat fatal.

"OKP Cipayung tidak berada di KNPI versi manapun, sehingga pernyataan Ketua KNPI soal Pj Bupati Malra, Samuel Huwae yang baru saja bertugas sangat tidak berdasar," tegasnya.

Dirinya mengatakan mendukung sikap Pj Bupati Malra untuk merombak birokrasi pasalnya satu Pj di Pemkab Malra bisa merangkap dua hingga tiga OPD.

"Kami harap Pj Bupati Malra segera lakukan pengisian jabatan seluruh OPD Pemkab Malra untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih maksimal," pintanya.