Jasmono Ingatkan Rendahnya Konsistensi Rencana dan Anggaran Jadi Masalah di Maluku Tenggara

Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Megarivera Renyaan

LANGGUR, TRIBUNAMBON.COM - Pj Bupati Kabupaten Maluku Tenggara (Malra), Jasmono membuka rapat kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Maluku. 

Kegiatan ini akan dilaksanakan selama tiga hari bertempat di Hotel Suita, Ohoijang, Kecamatan Kei Kecil, Kamis (3/10/2024).

Dalam sambutannya, Jasmono mengatakan sesuai tema yang diusung pada rapat kerja ini “Memperkuat Pengendalian, Mengawal Pembangunan” selaras dengan kebutuhan daerah. 

Ia katakan, pengendalian yang dilakukan secara efektif dan efisien dari perencanaan sampai evaluasi merupakan cara terbaik mewujudkan kinerja pembangunan yang benar-benar berhasil guna dan bermanfaat bagi masyarakat. 

Namun, dirinya mengaku fungsi pengendalian pelaksanaan pembangunan masih relatif rendah dalam aplikasinya.

Baca juga: Pemkab Malra dan Kejaksaan Teken MoU Penanganan Hukum Perdata dan Tata Negara

Baca juga: Jembatan Penghubung di Malra Ambrol, Rahawarin Minta PUPR Perhatikan Kualitas Perbaikan 

Salah satunya, dalam hal perencanaan berbasis kinerja khususnya di Malra belum optimal. 

“Masalah umum yang terjadi adalah rincian belanja belum secara efektif menjawab output kegiatan dimana belanja yang dirancang dalam kegiatan kurang atau bahkan tidak berkorelasi dengan pencapaian output," ucapnya.

Sehingga akibatnya, belanja tidak benar-benar mampu mendorong pencapaian kinerja.

Selain itu, lanjutnya rendahnya konsistensi perencanaan dan penganggaran juga menjadi masalah yang sering terjadi di Malra.

Perencanaan makro daerah yang disusun dalam RKPD, tidak diikuti dengan kebijakan alokasi anggaran di KUA–PPAS dan APBD.

Berbagai faktor internal maupun eksternal serta terbatasnya kapasitas fiskal menjadi penyebab kebijakan alokasi kadang melenceng dari perencanaan. 

Jasmono menambahkan, dominasi kepentingan juga masih sering terjadi. Dimana, alokasi lebih cenderung menyasar ke daerah-daerah atau kelompok yang memberikan dukungan politik, kedekatan atau hubungan kekerabatan, dan bukan berdasarkan kebutuhan objektif. 

“Proses seperti ini yang seringkali mengabaikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat secara real yang ada di daerah," ujarnya menegaskan.

Menurut Jasmono, aspek pengawasan kinerja dan keterbatasan SDM pengawas masih menjadi persoalan serius. 

Obyek pengawasan yang meningkat dari waktu ke waktu, belum diimbangi dengan ketersediaan SDM Aparatur. 

"Pemerintah Daerah sesuai kewenangan terus berupaya meningkatkan kinerja pengawasan kebijakan anggaran sesuai dengan ketentuan, termasuk pengusulan Formasi ASN dan PPPK," pungkasnya.