Pilkada 2024
Wakil Ketua DPD PSI Tak Setuju Veky Suanthie Jadi Calon Bupati Maluku Tenggara, Ini Alasannya
Frans Epen Safsafubun menolak pencalonan Veky Suanthie (VS) sebagai bakal calon bupati lewat DPD PSI Malra.
Penulis: Megarivera Renyaan | Editor: Salama Picalouhata
Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Megarivera Renyaan
LANGGUR, TRIBUNAMBON.COM - Wakil Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Maluku Tenggara (Malra), Frans Epen Safsafubun menolak pencalonan Veky Suanthie (VS) sebagai bakal calon bupati lewat DPD PSI Malra.
"Setiap warga negara berhak mencalonkan diri, tetapi pencalonan seseorang sebagai pemimpin daerah harus mempertimbangkan berbagai faktor yang memungkinkan terselenggaranya pemerintahan yang profesional dan pembangunan yang berhasil guna," ujarnya, Minggu (11/8/2024) via pesan singkat WhatsApp.
Menurutnya, VS memiliki banyak kelemahan terutama ketidakmampuannya di bidang kebirokrasian.
Baca juga: Aliah Lestari Asyathri Sebut PSI Batasi Ruang Gerak Anak Muda di Pilkada 2024
"VS tidak paham birokrasi, pola yang digunakan manajemen tukang bakso dalam artian dia akan atur sendiri dari depan sampai belakang," ucapnya,
Bukan hanya itu, kata dia, VS memiliki karakter diri yang bertentangan dengan karakter pemimpin publik, dirinya cenderung mengeluarkan kata-kata makian, tidak etis dalam bercakap dan cenderung menyombongkan kekayaannya.
"Saya khawatir ketika menjadi bupati, VS perlakukan para pegawai seperti karyawan perusahannya, dia maki, bicara takaruang dan tidak sopan. Bicaranya selalu tunjukkan kekayaan, orang ini materialistis," ungkapnya.
Safsafubun juga menegaskan bahwa seorang jadi bupati di Maluku Tenggara harus memahami dan menghayati adat istiadat suku Kei sebab masyarakat adat Kei menjunjung norma dan hukum adat yang diwariskan turun temurun dari leluhur Kei.
"Saya khawatir ketika orang ini menjadi bupati, nilai-nilai adat istiadat dan ritus adat Kei akan tergerus. Dia tidak tahu adat istiadat Kei, sedangkan bahasa Kei saja dia tidak tahu, apalagi hukum adat Larvul Ngabal," imbuhnya.
Selain itu, lanjut Safsafubun, VS punya latar belakang kapitalis. tak menutup kemungkinan bakal
ada monopoli investasi di Malra apalagi money politik dalam Pilkada 2924.
"VS bisa saja monopoli proyek dan investasi karena latar belakangnya murni bisnis, dia ini figur baru tidak punya karya politik ataupun hubungan kekerabatan yang luas yang diandalkan hanya uang untuk membeli suara masyarakat," pungkasnya.
Petitum Saling Bertentangan, MK Tak Terima Gugatan Sengketa Pilkada Buru Selatan dan SBT |
![]() |
---|
Jelang Pelantikan, Depan Kantor Wali kota Tual Makin Rapi |
![]() |
---|
Hendrik - Vanath Bakal Adakan Pesta Rakyat Usai Dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku |
![]() |
---|
Fix! Kepala Daerah Tak Bersengketa di MK Bakal Dilantik 6 Februari 2025, Termasuk Maluku |
![]() |
---|
Besok, MK Gelar Sidang Pendahuluan Sengketa Hasil Pilkada Maluku Tenggara |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.