Kementerian ATR/BPN dan Polri Sepakat Tuntaskan Konflik Pertanahan

TRIBUNAMBON.COM - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sepakat untuk bekerja sama mencegah terjadinya konflik pertanahan.

Menteri ATR/BPN, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyebut kerja sama yang mengutamakan pencegahan konflik dilakukan guna menuntaskan kejahatan pertanahan.

"Dalam upaya pencegahan, penanganan, dan penegakan hukum atas sengketa dan konflik pertanahan, tetapi selalu yang lebih baik adalah pencegahan. Jadi kalau bisa dicegah kenapa tidak," kata Menteri AHY, Senin (5/8/2024).

"Tapi kalau tidak bisa diingatkan kita juga tidak ragu-ragu, kita akan tindak tegas menggunakan satu referensi yang sama, yaitu hukum dan aturan yang berlaku di negeri ini. Itulah panglima kita," kata Menteri AHY dalam kegiatan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dengan Polri di Kemayoran, Jakarta, Senin (05/08/2024).

Perjanjian kerja sama ditandatangani Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, Iljas Tedjo Prijono dan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, Irjen Pol Wahyu Widada.

Penandatanganan disaksikan Menteri AHY dan Kapolri Listyo Prabowo.

Perjanjian kerja sama ini memuat berbagai upaya untuk mencegah terjadinya konflik pertanahan.

Beberapa di antaranya terkait pertukaran pemanfaatan data, peningkatan kapasitas dan pemanfaatan sumber daya manusia, serta pemanfaatan sarana dan prasarana antara Kementerian ATR/BPN dengan Polri.

Menurut AHY upaya pencegahan ini harus diutamakan agar masyarakat tidak perlu menjadi korban para mafia tanah.

“Mudah-mudahan dengan perjanjian kerja sama yang tadi sudah dilakukan akan semakin menguatkan sinergi kolaborasi dan semangat kita untuk memberantas mafia tanah sampai ke akar-akarnya,"tuturnya.

Kapolri, Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menyambut baik upaya pencegahan konflik pertanahan ini.

“Saya mendukung Pak Menteri dan jajaran, kalau memang tidak bisa dicegah, ya kita lakukan penegakkan hukum. Gebuk mafia tanah sampai tuntas. Kita dukung," tegasnya.

Sejauh ini, Tim Satgas Anti-Mafia Tanah sudah berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara dan masyarakat hingga triliunan rupiah.

"Terkait investasi kita selama ini selalu berupaya untuk bersaing dengan negara-negara lain,"ungkap Sigit.

Dilanjutkan salah satu penghambat utamanya adalah kepastian masalah tanah, tentunya ini menjadi PR bersama agar masyarakat yang selama ini selalu dirugikan oleh mafia tanah.

"Ini kemudian bisa kita berikan kepastian hukum,"tegasnya.